Infografis
Tim Berantas Mafia Narkoba menemukan kejanggalan terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kasus penyelundupan narkoba 1,4 juta pil ekstasi yang menjerat terpidana Muhammad Mukhtar pada 2012 lalu.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar menyebutkan jika awal kejanggalan tersebut nampak terlihat dari alamat lokasi yang berubah dalam berkas putusan terpidana M Muktar. Dikatakan Haris, Mukmar merupakan salah satu aktor lapangan yang ditugasi Gembong Narkoba Freddy Budiman yang telah dieksekusi mati di Lapas Nasukambangan, Jawa Tengah.
"Bahwa berkas atas nama Muhamad Mukhtar alias Muhamad Moektar alias TAR adalah salah satu aktor Lapangan yang ditugasi Freddy Budiman untuk mengurus persiapan pengiriman paket sampai tempat tujuan yakni gudang l di alamat Jalan Kamal Raya Blok 1.7 nomor 12A Cengkareng, Jakarta Barat. Alamat ini yang juga diubah dan diketahui dalam berkas putusan adalah gudang H di alamat jalan Kayu Besar Dalam Gang Portal Nomor 22 RT 10, RW 11, Cengkareng, Jakarta Barat," kata Haris saat menggelar konferensi pers di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (12/8/2016).
Dikatakan Haris penggalangan penyeludupan sebuah truk kontainer yang membawa barang haram tersebut dilakukan dalam sebuah operasi Controlled Delivery yang melibatkan tim gabungan dari BNN dan Bea Cukai.
"Tim dibentuk pada tanggal 15 Mei 2012 dengan setidaknya terdapat 4 surat tugas yang diberikan secara khusus kepada tim Bea Cukai untuk melakukan perbantuan penugasan Controlled Delivery," katanya.
Namun demikian, Haris menganggap ada kejanggalan dari operasi penghentian paket tersebut. Petugas, kata dia, hanya menangkap Mukhtar yang dihentikan saat melintas di pintu keluar Tol Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara.
Dia menilai operasi Controlled Delivery, petugas seolah hanya menghentikan narkoba yang dibawa Muktar dan cenderung menutup-nutupi pengiriman ekstasi tersebut sampai ke penerimanya.
"Nampak tidak memenuhi standar-standar Controlled Delivery. Ketika pencegatan ini tidak berhasil menjelaskan, siapa yang menyerahkan dan memberikan paket barangnya," kata Haris.
Dia juga menilai ada kejanggalan terkait aturan hukum dalam pelaksanaan operasi Controlled Delivery. Dalam penggagalan peredaran narkoba tersebut, kata Haris, BNN hanya merujuk pada Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
"Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan." Namun dalam aturan hukum tidak dijelaskan secara spesifik terkait Controlled Delivery," kata Haris.
