Infografis
Suara.com - Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo menilai wajar warga muslim di Jakarta menginginkan gubernur mereka seorang beragama Islam.
"Wajar kalau ada seorang muslim menginginkan pemimpinnya muslim, sebagaimana non muslim menginginkan pemimpin yang seagama," ujar Syakir kepada Suara.com, Kamis (11/8/2016).
Menurut Syakir bila non muslim memimpin warga yang mayoritas muslim seharusnya memiliki sikap yang arif, bijaksana, tegas, santun, dan rendah hati.
"Kalau ada pemimpin agamanya beda dengan mayoritas penduduknya seharusnya pemimpin tersebut mencari simpati rakyatnya bukan justru sebaliknya," kaya Syakir.
Munculnya isu SARA di tengah persiapan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maju ke pilkada Jakarta periode 2017-2022, menurut Syakir, terjadi dipicu perilaku yang dianggap mengecewakan.
"Munculnya isu SARA bisa jadi akibat pemimpin yang arogan atau tidak memberikan kanal-kanal yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin," ujarnya.
Syakir mengatakan semua warga negara Indonesia yang agamanya diakui UU memiliki hak yang sama untuk maju ke pemilu.
"Dalam sistem demokrasi di negara kita seseorang berhak memilih pemimpin yang disetujui, baik suku, latar belakang pendidikan, agama dan lain-lain," katanya.
Isu SARA menjelang pilkada Jakarta belakangan mulai muncul.
Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia sempat menggelar diskusi yang bertema Tolak Ahok, Tolak Pemimpin Kafir? yang diadakan di gedung Joang 45, lantai 3, Jalan Menteng Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).
Pemateri acara diskusi di gedung Joang 45 kemarin yaitu Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia Bachtiar Nasir, bekas Wakil Gubernur Jakarta Prijanto, dan Ketua DPP HTI Rokhmat S. Lobib.
Dalam diskusi, Rokhmat menyebutkan tiga cara yang bisa dilakukan umat Islam di Jakarta untuk membuat Ahok tidak terpilih lagi di pilkada Jakarta periode 2017-2022.
"Saya kira kalau kita mau mencegah orang kafir jadi pemimpin, pertama, ubah sistemnya. Sistem demokrasi memberikan peluang kepada orang kafir menjadi orang pemimpin," kata Rokhmat.
Yang kedua, katanya, terkait dengan pengusung. Dalam hal ini, Rokhmat secara khusus menyoroti partai politik. Jika partai politik yang notabanenya diketuai oleh orang Islam tidak mau mengusung Ahok, dia tidak akan terpilih sebagai gubernur.
"Kedua, orang kafir tidak akan menjadi pemimpin kalau tidak ada yang mencalonkan, partai politik. Coba cek siapa saja para ketua partai yang ada? Agamanya apa?" kata Rokhmat.
Cara yang ketiga, kata Rokhmat, dengan menyadarkan umat muslim bahwasanya Islam melarang umat muslim memilih pemimpin dari agama di luar Islam.
"Meskipun parpol mencalonkan, jika rakyat tidak mau memilih, maka orang kafir tidak akan menjadi pemimpin di negeri ini," kata Rokhmat.
"Tiga hal inilah yang harus kita ubah," Rokhmat menambahkan.
