Infografis
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyadari efesiensi anggaran yang selama ini dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih ada oknum di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan permainan.
"Belum sempurna, walaupun betul-betul sudah kita pangkas tapi perlawanan masih ada," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/8/2016).
Perlawanan yang dimaksud Ahok adalah ketika masing masing SKPD membahas anggaran dan ada anggaran yang dipotong karena dinilai tidak tepat dan sesuai, namun ketika diajukan ke DPRD DKI Jakarta usulan anggaran 'siluman' kembali muncul.
"Terus kita pakasakana tidak boleh transaksi tunai, semua transfer. Dari situ walaupun dia main saya bisa mulai lacak. Makanya permainan mulai muncul, pemborosan-pemborosan mulai muncul," ujar Ahok.
"Lalu saya mulai lagi bikin, anggaran tuh saya yang tentuin. Saya suruh bikin template. Masing-masing SKPD template-nya sama," Ahok menambahkan.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menerapkan aturan apabila ada oknum di DKI yang ketahuan bermain anggaran akan langsung dipecat sebagai PNS DKI.
"Makanya mesti pecatin terus. Ketahuan pecatin terus. Nanti dapat yang baik. Kalau kita nggak berani mecatin ya nggak jalan. Ini kan perlawanannya dari orang. Dia nggak mau tanda tangan nggak mau kerjain, atau dia jebak," ujar dia.
Menurut Ahok, selama Jakarta dipimpin oleh dirinya sudah menujukan perubahan, salah satunya soal serapan anggaran yang lebih baik karena banyaknya pekerjaan yang selama ini dilakukan.
"Jadi kita bisa belanja sesuatu yang lebih tepat dan penghematan. Kalau dulu kan orang Jakarta merasa, ini duit habis banyak tapi nggak kelihatan di lapangan," katanya.
Ahok juga menegaskan pekerjaan perbaikan jalan, normalisasi kali ciliwung dengan cara sheet pile, membeli truk sampah, semua menggunakan uang APBD DKI dan bukan dari program Corporate Social Responsibility (CSR).
