Infografis
Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melibatkan pakar dan orang-orang profesional dalam tim investigasi untuk mengungkap dugaan pejabat BNN, TNI dan Polri yang terlibat bisnis narkoba. Hal itu untuk menindaklanjuti tulisan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar berdasarkan kesaksian Freddy Budiman tentang peran sejumlah pejabat penegak hukum dalam peredaran narkoba.
"Sudah ada tim di Polri. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, siapapun yang memiliki kapasitas untuk masuk dalam tim itu silahkan. Semuanya ada di tim itu, semakin banyak pakar yang punya kemampuan untuk mengungkap itu silahkan masuk dalam tim yang dibentuk," kata Jokowi usai membuka Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/8/2016).
Kendati begitu, kata Jokowi, peristiwa kongkalikong pejabat penegak hukum dalam bisnis narkoba jaringan Freddy Budiman sudah cukup lama. Maka dari itu ia meminta tim investigasi untuk mengungkapnya.
"Tapi ingat, peristiwa ini sudah lama kan 2012, kenapa nggak diungkap dari dulu. Ya telusuri dan diproses kalau memang benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan," ujar dia.
Sebagaimana diketahui, Haris Azhar mengaku mendapatkan kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, TNI, dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukan Freddy. Kesaksian Freddy, menurut Haris, disampaikan saat memberikan pendidikan HAM kepada masyarakat pada masa kampanye Pilpres 2014.
