Infografis
Komisi Nasional Perlindungan Anak mengatakan berencana untuk meminta bantuan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Bantuan tersebut terkait rekaman CCTV yang utuh dalam kasus dugaan perkosaan siswi magang M (17) di kantor Wali Kota Jakarta Pusat.
"Kami rencana datangi Pak Ahok minta penyediaan CCTV dari pagi sampai sore di tanggal hari kejadian. Agar bisa jadi bahan penyelidikan,"kata Arist di Kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak, Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur, Rabu (10/8/2016).
Dimana menurut Kuasa Hukum M, Sandi Sinaga, CCTV yang menjadi alat bukti masih kurang. Sebab dari dua CCTV, hanya satu yang berfungsi.
"Ini menjadi pertanyaan sekelas kantor Wali Kota mengapa hanya satu CCTV saja yang bisa jadi bukti," ujar Sandi.
Bagi Sandi rekaman CCTV yang menjadi alar bukti kepolisian tidak menangkap gambar kejadian. Selain itu, gambar rekaman yang ada dimulai setelah waktu kejadian yakni pukul 16.39. Padahal, kejadian perkosaan sekitar pukul 12.00 WIB.
"Yang ditampilkan CCTV di Wali Kota itu menunjukkan pukul 16.39 WIB Saat sebelum kejadian kemana (gambar) CCTV-nya. Sedangkan kejadiannya sekitar jam istirahat. Jangan cuma ambil dari satu lift saja. Kejadian itu kan di lantai enam. Seharusnya ada rekaman pendukung. Kenapa CCTV tidak lengkap,"kata Sandi.
Sandi kemudian meminta kepada kepolisian agar rekaman CCTV yang menyebut terduga pelaku A di hotel ditayangkan lengkap sesuai waktunya.
"Kalau bisa rekaman CCTV saat kejadian di hotel dan Wali Kota itu ditampilkan full seharian," ujar Sandi.
