Infografis
Suara.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus guna menginvestigasi dugaan keterlibatan pejabat TNI, Polri, dan BNN dalam bisnis narkoba. Tim khusus yang dibentuk Presiden harus di luar tim investigasi yang telah dibentuk ketiga institusi tersebut.
"Saya minta Presiden harus turun tangan. Meski sudah ada tim dari Polri, TNI dan BNN, tetapi harus ada tim lagi dari Kepresidenan supaya bisa bersinergi," kata Haris kepada wartawan di di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2016).
Hal ini menyusul tulisan Haris Azhar yang didasarkan pada hasil wawancara dengan Freddy Budiman. Freddy menyebut pernah dibantu oleh oknum TNI, Polri, dan BNN untuk menyelundupkan narkoba. Freddy juga mengaku pernah memberi uang ratusan miliar kepada mereka.
Haris Azhar mengatakan dugaan kongkalikong penegak hukum dengan bandar narkoba sebagaimana yang disampaikan Freddy, sekarang sudah disorot publik. Itu sebabnya, Jokowi harus segera merespon.
"Saya dengan masyarakat sipil ingin Presiden mendengar suara-suara masyarakat. Sebaiknya momentum ini direspon oleh Presiden, tanpa harus menegasikan (menghilangkan) tim dari tiga institusi. Tim Kepresidenan harus juga bisa disinergikan dengan tim dari Polri, TNI dan BNN. Jadi menurut saya harus ada saling membantu antar tim dari masing-masing institusi," ujar dia.
Haris mengaku belum mengungkap semua informasi penting kepada publik dan penegak hukum. Dia akan menyerahkan data yang berisi nama orang-orang besar di balik peredaran narkoba, ke Istana.
"Merampungkan beberapa informasi tambahan, sebagian berupa data, sebagian berupa informasi, ini akan saya sampaikan. Kami ingin sampaikan ke Istana, ke tim Presiden. Saya ingin Presiden jangan terlalu lama menunggu dalam merespon isu ini," tutur dia.
Haris menambahkan informasi yang dia tulis di media sosial bukan dimaksudkan untuk menyerang atau menjatuhkan institusi penegak hukum, tapi untuk membantu membongkar kasus.
"Di sini ada aspek abuse of power (penyawahgunaan wewenang), jadi di sini tidak menyalahi institusinya, tapi menyalahi kewenangan dan jawabatannya, menyalahi mandat dari masyarakat yang dia selewengkan," kata dia.
