Ahok: Nggak Ada Sejarah Politik Partai Ngatur Saya

Rabu, 10 Agustus 2016 | 14:59 WIB
Ahok: Nggak Ada Sejarah Politik Partai Ngatur Saya
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri, di Jakarta, Kamis (14/7). [suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan tidak pernah mau diatur-atur partai. Dia mengatakan sudah pernah menjadi kader tiga partai dan selama itu sikapnya tidak bisa diganggu gugat.

"Kamu kalau lihat orang, itu lihat karakter. Saya ini udah tiga partai, pernah nggak partai ngatur saya? Saya mau tanya kamu, pernah nggak dalam sejarah berpolitik partai ngatur saya?" ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Pernyataan Ahok untuk menepis anggapan bahwa nanti akan diatur partai yang mengusungnya ke pilkada Jakarta periode 2017-2022. Ahok diusung oleh Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar.

Ahok menceritakan pengalamannya ketika masih menjadi anggota Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Ketika itu, untuk mempertahankan sikap, dia sampai bersitegang dengan pemimpin partai.

"Di PIB, saya dulu mau ribut sama wasekjen, banting-banting, pukul-pukul meja, nggak berani dipecat juga. Sampai terakhir saya jadi sekjen, jadi sekjen gitu, pada nggak bener gue berhenti saja," katanya.

Setelah keluar dari PIB, Ahok gabung Golkar. Di Golkar, dia pernah dilarang untuk maju ke pilkada Jakarta. Bukannya tunduk pada perintah, Ahok malah keluar dari Golkar.

"Masuk ke Golkar, terus bilang kalau kamu calon ke DKI kita pecat, pecat aja, berhenti saya," kata Ahok.

Kemudian Ahok masuk Partai Gerindra yang kemudian mengantarkannya menjadi wakil gubernur Jakarta bersama Joko Widodo pada pilkada tahun 2012.

Lagi-lagi ada masalah. Ketika itu, Ahok tak setuju dengan Fraksi Gerindra DPRD yang mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD. Tak lama kemudian, Ahok tinggalkan Gerindra.

"Masuk Gerindra saya ikut aja, begitu kamu maksa mau memperjuangkan kepala daerah dipilih oleh DPRD, kita kan nggak sepaham, berhenti, jadi apa masih kurang?" katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI