Infografis
Suara.com - Menteri Badan Urusan Milik Negara Rini Soemarno menyesalkan aksi warga korban konflik tambang semen di Rembang, Jawa Tengah melapor ke Presiden Joko Widodo. Rini mengklaim kehidupan warga Gunem, Kabupaten Rembang, Jateng yang berdekatan dengan pabrik semen cukup tenang. Sementara di media massa diberitakan warga konflik dengan pihak pabrik PT Semen Indonesia.
"Kami justru prihatin terhadap laporan warga kepada Presiden RI selama ini karena Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang ini merupakan desa yang menyenangkan dan warganya juga ramah, hidup tenang, dan memiliki tempat tinggal yang bagus," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Rembang untuk mendengar aspirasi warga terkait dengan polemik pembangunan Pabrik Semen Indonesia di Rembang, Selasa (9/8/2016).
Rini sempat berkunjung pada "plant site" pabrik Semen Indonesia di Rembang dengan didampingi Bupati Rembang Abdul Hafid dan beberapa direktur perusahaan BUMN, seperti PLN, Bank BTN, dan BRI. Menurut dia, kondisi warga Desa Tegaldowo tidak seperti yang diberitakan di media bahwa terjadi konflik antara warga penolak dan pendukung pembangunan pabrik semen.
Sebelumnya, Perwakilan masyarakat Kendeng diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/8/2106). Mereka menuntut agar pendirian pabrik semen PT. Semen Indonesia dan eksploitasi kawasan Gunung Kapur di Pati, Jawa Tengah, dihentikan karena merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.
"Kami minta Pak Jokowi untuk izin tambang pabrik semen (PT. Semen Indonesia) ini dihentikan dulu. Berdasarkan UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Tata Ruang itu diwajibkan melakukan kajian lingkungan hidup strategis. Ini belum dilakukan semua, jadi sepakat untuk dihentikan, karena over produksi juga akan merusak lingkungan dan konflik berkepanjangan soal semen ini membuat keresahan masyarakat," kata Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Gunretno usai bertemu Jokowi di Istana.
Menurut dia proses pembangunan pabrik semen tersebut berdampak serius pada mata pencarian petani. Sumber mata air jadi berkurang sehingga pertanian tidak terairi.
"Belum ada pabrik saja sudah mengancam dulur (warga) karena petani ada penciutan (semakin berkurang) lahan. Kalau program Jokowi kedaulatan pangan di Indonesia tidak bisa tanpa lahan yang cukup, sementara pabrik semen mengancam penciutan lahan tersebut. Jadi disepakati untuk dihentikan dulu, kita kaji bersama dengan beberapa Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ujar dia.
