Infografis
Suara.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar mengambil resiko dengan berani menyampaikan informasi rahasia tentang dugaan keterlibatan oknum BNN, Polri, dan TNI dalam bisnis narkoba yang dijalankan terpidana mati Freddy Budiman. Informasi yang disampaikan Haris Azhar didasarkan pada hasil wawancara dengan Freddy di Nusakambangan pada tahun 2004.
"Harusnya ini bisa jadi satu momentum agar sama-sama bisa lebih terkonsolidasi untuk dapat gambar lebih besar, dalam rangka mengungkap kejahatan narkoba itu seperti apa. Karena dia tidak mungkin di satu institusi saja. Ada pembagian peran yang berlindung di balik institusi dan jabatannya dari apa yang mereka lakukan," kata Haris Azhar di Sekretariat Konsorsium Pembaruan Agraria, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2016).
Haris Azhar berharap Presiden Joko Widodo turun tangan untuk mendorong institusi penegak hukum serius menangani memberantas jaringan pengedar narkoba.
"Semoga semangat kita sama dengan pemerintah. Tinggal kita tunggu respon Presiden, meramunya (langkah-langkah penanganannya) akan seperti apa. Presiden harus turun tangan," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta aparat penegak hukum jangan antikritik dan menjadikan informasi yang disebarkan Haris Azhar sebagai bahan untuk evaluasi.
"Presiden mengingatkan ke aparat untuk melihat kritik atau informasi itu sebagai masukan guna melakukan koreksi. Apabila kritik dan informasi itu berkaitan dengan oknum aparatnya, kritik dan informasi itu harus dilihat sebagai bahan masukan," kata juru bicara Presiden Jokowi, Johan Budi S. P, kepada wartawan di Istana, Rabu (3/8/2016) lalu.
Presiden Jokowi ingin memberi pemahaman kepada publik bahwa semua orang boleh berpendapat, namun informasinya harus valid.
"Semua orang boleh berpendapat, tapi harus dipikirkan matang dulu untuk kemudian informasi atau kritik itu di-share ke publik. Apalagi informasi itu sifatnya serius tuduhan terhadap institusi. Harus dipikir matang dulu, apakah informasi itu didasari fakta. Kalau ada (betul keterlibatan pejabat penegak hukum) Presiden tegas menyampaikan harus diusut tuntas," ujar dia.
Selain itu, Jokowi aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan pejabat yang terlibat bisnis narkoba dengan Freddy Budiman seperti yang disampaikan oleh Haris Azhar.
"Pertama Presiden sampaikan sudah mendengar informasi yang disebut dari Freddy. Semua aparat yang terlibat dalam konteks hukum terutama narkoba tentu harus disikat, bahasanya disikat. Tapi tentu harus ada bukti yang kuat kalau ada keterlibatan oknum aparat sebagaimana disebut dari terpidana mati Freddy," tutur dia.
