Infografis
Suara.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan pasukan khusus TNI siap bila sewaktu-waktu diperlukan untuk melakukan pengerahan pasukan ke daerah operasi membebaskan WNI dari kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
"Kepada satuan-satuan operasi pasukan khusus untuk siap dengan segala kemungkinan apabila TNI diberi peluang untuk melakukan operasi pembebasan WNI yang disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina," kata Panglima TNI, di Jakarta, Senin (9/8/2016).
Namun demikian, hal itu tidaklah mudah karena menyangkut wilayah kedaulatan negara sahabat. Hingga saat ini, kata dia, WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf berjumlah 11 orang dan belum dibebaskan.
Pemerintah Indonesia masih tetap mengedepankan upaya diplomasi dalam melakukan upaya pembebasan terhadap 11 WNI yang disandera, namun hasilnya belum nampak signifikan. Sementara tuntutan dan harapan masyarakat kepada TNI sedemikian besar, yang kesemuanya harus mendapatkan respons tepat dan cepat.
"Bila TNI mendapat perintah untuk melaksanakan operasi pembebasan WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filifina, maka TNI harus diberi payung hukum berupa SOP yaitu kerja sama operasi militer kedua negara yang telah disepakati bersama," jelasnya.
Maka, yakinlah bahwa sekecil apapun pikiran, langkah dan tindakan yang dilakukan, bila berhasil mewujudkan harapan pemerintah dan masyarakat, sudah pasti kepercayaan rakyat kepada TNI tidak akan pernah surut.
"Kepercayaan itu harus kita jaga dengan baik sebagaimana kesetiaan kita dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ini.
Sementara itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan kasus penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri terulang kembali.
"Berulang kali terjadi kejadian seperti itu? Tidak ada perubahan dan tidak ada langkah perbaikan," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Senayan.
Fadli mengatakan seharusnya sejak awal pemerintah Indonesia mengeluarkan peringatan perjalanan (travel warning) dan harus ada penjelasan terutama kepada awak kapal bahwa lintang dan bujur tertentu tidak boleh dilewati. Menurut dia, kalau kasus penyanderaan itu terus terjadi maka tentunya ada sistem yang salah dan seharusnya menjadi bahan perbaikan.
"Jadi, tidak kelihatan kehadiran dari Kemenlu, karena ini menyangkut masalah melindungi tumpah darah Indonesia," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai penculikan WNI itu juga menunjukkan belum berhasilnya negara melindungi segenap tumpah darahnya. Kejadian tersebut membuat Indonesia malu karena dijadikan seperti mesin ATM oleh para perompak.
"Kita malu, kok bisa sekelompok gerombolan perompak saja bisa melakukan ini terhadap rakyat Indonesia, seperti pemerintah tidak punya kekuatan atau daya apa pun untuk melindungi warga negaranya," katanya.
Fadli mengatakan Indonesia adalah negara yang berdaulat, tapi begitu mudahnya diintervensi oleh gerombolan perompak. Sementara itu terkait wacana pemberian tebusan, Fadli mengungkapkan bahwa yang paling penting adalah menyelamatkan para sandera, apakah dengan cara diplomatis atau pragmatis dengan membayar uang tebusan.
Sebelumnya, seorang WNI bernama Herman bin Manggak disandera kelompok separatis Filipina Abu Sayyaf. Dia disandera di wiliayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia perbatasan Laut Filipina. (Antara)
