Infografis
Heru mengaku tidak bisa tidur kalau saldo APBD DKI tinggal Rp5 triliun. Sebab, untuk memenuhi gaji PNS DKI dan DPRD DKI perbulan sekitar Rp2,5 triliun.
"Terus tiba-tiba PU (pekerjaan umum) nagih Rp500 miliar untuk bayar tanah, Rp200 miliar untuk bayar jembatan, habis dong? Ya kan," katanya.
Heru membandingkan data yang disampaikan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah tadi pagi, dengan daerah lain. Saldo Pemprov DKI Rp13,9 triliun, Provinsi Jawa Barat Rp8 triliun, Provinsi Jawa Timur Rp3,9 triliun, Riau Rp2 triliun, Jawa Tengah Rp2 triliun.
"Pertanyaan saya sekarang, apa di DKI ada otonomi daerah? Otonomi daerah adanya di provinsi. Otda kan di provinsi. sepakat ya. DKI punya otda di provinsi, wali kota tidak punya otda. dengan luas area 560 kilometer persegi kurang lebih," ujar Heru.
"Sehingga mereka berdiri sendiri DPA (dokumen pelaksanaan anggaran)-nya. Saya (DKI) nggak mau dong dibandingin dengan ini. Harusnya prosentase," Heru menambahkan.
Heran mengatakan Pemprov DKI membiayai anggaran di setiap pemerintahan kota dan kabupaten sehingga silpa lebih penggunaan anggaran DKI tinggi.
"Ya contoh di Jabar. Jabar sudah punya provinsi, misalnya ada walkot Bandung kan sendiri dia punya. Otonomi anggaran sendiri," kata Heru.
"Kalau mau dibandingin ya otonomi wali kota Jakarta Timur, Jakarta Selatan, itu boleh. Sampai hari ini kan DKI kelola keuangan di provinsi," Heru menambahkan.
