Infografis
Suara.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui dana APBD yang masih mengendap di bank sebesar Rp13,9 triliun. Hal ini untuk menanggapi sindiran Presiden Joko Widodo bahwa penyerapan anggaran di Jakarta masih kurang karena dana masih mengendap di bank.
"Bukan tersimpan lho, tapi punya anggaran, ya memang disimpan di bank ya. Tersimpan Rp13,9 triliun," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Heru menekankan nilai Rp13,9 triliun itu merupakan nilai saldo APBD DKI 2016 pada bulan Juni 2016 lalu. Artinya, nilainya bisa berubah karena terus diserap untuk biaya pembangunan dan gaji pegawai.
Setiap bulan, kata dia, total anggaran yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp5 triliun sampai Rp5,5 triliun.
"Kalau kami kamuflase dengan belanja modal, kami per bulan bisa mengeluarkan misalnya Rp5 triliun. Berarti kami prediksi ke depan harus punya uang untuk membiayai dua bulan ke depan dong. Ya kan wajar dong Rp5 triliun dikali tiga, Rp15 triliun," katanya.
Bila dihitung berdasarkan grafik, anggaran sampai sekarang masih aman untuk membayar gaji para pegawai dan pembangunan.
"Kami masih ada di-safety, dua bulan pembiayaan pembangunan. Sekarang kalau ditanya saya, ya memang uangnya ada ini, Rp13,9 triliun," kata Heru.
"Ternyata hari ini, saldo kami Rp11 triliun sekian. Besok terambil lagi," Heru menambahkan.
Heru mengungkapkan Pemprov DKI setiap bulan minimal menyimpan uang Rp10 triliun. Tujuannya agar gaji pegawai tidak telat, termasuk pembiayaan telepon, air, listrik, dan internet.
"Kalau safety saya, saldo saya Rp2 triliun, besok apa nggak dimaki-maki 72 ribu karyawan karena nggak bisa ngegaji? Iya dong. kan harus ada safety," kata Heru.
