Infografis
Suara.com - Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengaku pihaknya tidak mempermasalahkan kehadiran Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Risma sendiri dikabarkan sudah meminta maaf kepada warga Sidotopo Jaya, Semampir, Jawa Timur, yang dinilai sebagai indikasi positif bakal ke Jakarta.
Menurut Yorrys lagi, semakin banyak calon di DKI Jakarta, maka jalannya Pilkada DKI sendiri akan semakin demokratis. Malah menurutnya, justru "bahaya" jika calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak memiliki lawan di Jakarta.
Untuk diketahui, saat ini sudah ada dua calon yang diumumkan akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Masing-masing adalah Ahok yang maju didukung oleh Golkar, Nasdem dan Hanura, serta Sandiaga Uno yang sejauh ini diusung oleh Gerindra dan PKS.
"Pasti (bakal menarik). Dari dulu kita bilang, Ahok ini kan harus punya lawan yang betul-betul bisa bersaing di situ. Kita bangun demokrasi itu sesuai yang kita harapkan. Daripada nanti tidak ada lawan, kan jadi bahaya. Nggak boleh (aklamasi), karena itu bukan demokrasi. Itu otoriter," kata Yorrys, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (4/8/2016).
"Dan, kenapa (juga) kita mesti melarang (sosok seperti Risma ikut)? Memang ada UU yang melarang? Kan tidak," tambahnya.
Menurut Yorrys, siapa pun boleh masuk ke Jakarta untuk melakukan pembangunan, asalkan bertanggung jawab dan memiliki pengalaman. Apalagi, sambungnya, orang yang masuk ke Jakarta ini memang memiliki pengalaman di daerah, seperti Risma, atau Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Mereka pernah melakukan terobosan membangun daerahnya. Apa salahnya? Karena Jakarta adalah ibu kota negara. Lebih banyak lebih bagus, banyak kompetitor dong. Supaya jangan juga yang nanti menang, dia merasa dia yang paling super. Tidak ada (begitu). Membangun daerah itu harus sama-sama, nggak ada satu kelompok, tidak ada satu partai. Harus sama-sama," tegasnya.
