Infografis
Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat mempertanyakan kebenaran cerita terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman yang ditulis oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar dengan judul 'Cerita Busuk dari Seorang Bandit'.
Pendiri Gerakan Nasional Anti Narkotika ini mengatakan pernyataan Freddy perlu dipertimbangkan kebenarannya. Apalagi, Freddy adalah bandar sekaligus pemadat narkoba.
"Pertama, yang bercerita adalah Freddy Budiman, orang yang kita tahu sendiri tindak pidana yang dia lakukan, bagaimana jahatnya dia. Bagaimana bila dia juga sebagai pengguna tingkat berat, (pernyataan) itu bisa saja ngaco, halusinasi, dan sebagainya. Sosok itu yang menimbulkan keraguan untuk mempercayai kebenarannya," kata Henry saat dihubungi, Kamis (4/8/2016).
Selain itu, Henry juga mempertanyakan mengenai waktu pengungkapan informasi ini oleh Haris yang mendekati waktu eksekusi Freddy. Padahal, informasi Haris ini didapat sejak 2014 lalu. Meskipun Haris beralasan tidak mau mengungkapkan pada tahun 2014 karena berbarengan dengan Piplres 2014.
"Saya nggak bisa menilai alasan itu, tapi kenapa baru sekarang? Kemudian setelah dikonfirmasi kepada pihak yang dimaksud, ternyata semua menyangkal dan tidak ada buktinya," tutur Hendry.
Dalam tulisan Haris, Freddy mengaku memiliki beking dalam menjalankan bisnis narkobanya. Beking ini meliputi dari instansi TNI, Polri, BNN dan Bea Cukai. Kesemuanya, mendapatkan bayaran dari Freddy mencapai miliaran rupiah.
Menurutnya, bila benar apa yang dikatakan Freddy, itu semua bisa dibuktikan dengan menelusuri kurun waktu dan tokoh-tokoh yang dekat dengan Freddy.
Henry menambahkan, jika memang ada kebenaran dari cerita Freddy ini, maka keburukan itu harus disapu secara bersih tanpa pandang bulu.
"Tapi kalau sebaliknya, harus dibersihkan nama baik mereka yang kecipratan selama ini. Bahwa Polri, TNI, dan BNN, melaporkan itu sah-sah saja," kata dia.
Henry menilai, tulisan Haris adalah langkah yang gegabah. Apalagi, pengakuan Haris, tanpa ada bukti yang otentik.
"Iya dong (gegabah). Karena ini bukan menyangkut oknum tapi institusi," kata Anggota Komisi II DPR RI ini.
