Infografis
Suara.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar sudah mengetahui informasi mengenai dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan tersebut terkait tulisan Haris yang disebar ke media sosial tentang dugaan keterlibatan pejabat penegak hukum di bisnis narkoba berdasarkan wawancara dengan terpidana kasus narkoba yang telah dieksekusi mati, Freddy Budiman, yang dianggap mencemarkan nama baik dan fitnah terhadap TNI, BNN, dan Polri sebagai lembaga penegak hukum.
"Saya tahunya malah tadi malam pas di acara talk show salah satu TV swasta, Kadiv Humas Boy Rafli itu menyebutkan bahwa sudah ada laporan terhadap saya," kata Haris di kantor Kontras di Jalan Kramat II, nomor 7, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Semalam dia mendengar yang melaporkan ke polisi baru lembaga BNN.
"Sejauh yang saya dengar tadi malam itu dari pihak BNN dan juga saya kurang pasti soal Polri, tapi laporan itu ditujukan Polri terhadap saya," Haris menambahkan.
Haris mengatakan sebelum menulis kesaksian Freddy dan menyebarkannya, Haris sudah memprediksi resikonya.
"Pertama saya secara pribadi sudah paham konsekuensi dari apa yang saya lakukan, merilis kesaksian dari bandit yang namanya Freddy Budiman," ujar Haris.
Namun, Haris menyayangkan kenapa tulisannya disalahtafirkan sebagai pencemaran nama baik, padahal sebenarnya dia berniat baik untuk mendorong pembongkaran mata rantai bisnis narkotik.
"Kedua, menurut saya sangat disayangkan sehingga saya itu berharap dan saya punya niatan baik, Insya Allah saya punya niatan baik bahwa informasi yang saya miliki itu bisa ditindaklanjuti," kata Haris.
Mabes Polri resmi menerima laporan institusi TNI, BNN, dan Polri atas kasus pelanggaran pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar. Laporan tersebut terkait tulisan Haris yang disebar ke media sosial tentang dugaan keterlibatan pejabat penegak hukum di bisnis narkoba berdasarkan wawancara dengan terpidana kasus narkoba yang telah dieksekusi mati, Freddy Budiman, yang dianggap mencemarkan nama baik dan fitnah terhadap TNI, BNN, dan Polri sebagai lembaga penegak hukum.
"Kepolisian bersama TNI dan BNN yang diwakili bidang hukum masing dan kepolisian dari komisi hukum telah mencatatkan laporan dengan terjadinya dugaan pencemaran nama baik di jaringan sosial media dengan melakukan penyebarluasan atau transaksi elektronik sebagaimana dimana hal ini diatur UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy RaflI Amar dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
