Isu Adu Domba Jokowi-Risma, Djarot Sarankan Semua Pihak Diam

Selasa, 02 Agustus 2016 | 11:41 WIB
Isu Adu Domba Jokowi-Risma, Djarot Sarankan Semua Pihak Diam
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (22/7). [Suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi Djarot Saiful Hidayat menanggapi soal ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di media sosial yang dianggap mengadu domba dua kader PDIP yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Djarot sendiri menyarankan agar semua pihak tidak banyak berkomentar karena cenderung bisa menyudutkan pihak lain.

"Jadi kalau seperti ini menurut saya kalau kita itu sedikit puasa bicara lah. Yah anggap aja minggu tenang, bulan tenang gitu ya," kata Djarot di Balai Kota, Selasa (2/8/2016).

Djarot mengatakan puasa bicara yang berguna untuk para pejabat negar agar bisa berkonsentrasi melayani masyarakat.

"Supaya kita itu bisa fokus untuk bisa melayani warga masyarakat dengan baik gitu ya," kata dia.

Dia juga berharap pendukung Risma di Surabaya tidak mudah terpancing soal isu yang berkembang di masyarakat. Dia meminta agar semua pihak bisa lebih cerdas dalam menyampaikan pendapat.

"Jangan dikait-kaitan kesitu. Tapi ambil dalam konteks yang utuh," katanya.

Sebelumnya, DPC PDI Perjuangan mengecam pernyataan Ahok di media sosial karena dinilai bisa mengadu domba para kader, terutama Jokowi dan Risma.

"Bu Risma tidak pernah mengeluarkan pernyataan di media online bahwa Surabaya lebih besar dari pada Solo. Wali Kota Solo bisa jadi presiden, masak Wali Kota Surabaya tidak bisa," kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Didik Prasetiyono, Senin kemarin.

Menurut dia, Ahok tidak seharusnya berusaha mengadu domba dua kader PDIP berprestasi, Risma dan Jokowi

"Ibu Risma saat ini sedang konsentrasi bekerja di Kota Surabaya. Kami berharap Pak Ahok juga dapat melakukan hal yang sama di Jakarta," katanya.

Mengenai wacana yang berkembang di tengah masyarakat tentang pencalonan Risma sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta bukan wewenang DPC PDI Perjuangan Surabaya ataupun kehendak Risma sendiri.

"Tapi semua itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI