Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bingung dengan munculnya tulisan yang disebarkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar.
"Nah itu saya juga bingung kenapa 2014 baru diungkap sekarang. Itu menjadi kebingungan kita. Ini kan kaya ngelempar isu. Tapi bagaimana pun akan kita dalami. Fungsi pengawasan juga akan kita lakukan," kata Dasco di Jakarta, Senin (1/8/2016).
Kendati demikian, Dasco mengatakan informasi tersebut tetap bisa dijadikan bahan untuk introspeksi diri bagi institusi penegak hukum.
Kepada Haris, Freddy menyebutkan ada keterlibatan oknum Polri, BNN, Bea Cukai dalam jaringan narkoba Freddy.
"Kita lihat (informasi) itu menjadi sebuah masukan untuk instrospeksi institusi. Tapi kita kan perlu cek kebenarannya berdasarkan fakta dan data," kata dia.
Dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jumat (29/7/2016), Haris menceritakan pertemuan dengan Freddy di Nusakambangan terjadi pada tahun 2014 .
Haris menceritakan kenapa baru membeberkan kesaksian Freddy menjelang Freddy dieksekusi mati pada Jumat (29/7/2016) dini hari.
Haris mengatakan pertimbangannya, antara lain karena pada waktu itu situasinya menjelang Pilpres 2014, dimana eskalasi politik sedang memanas. Lalu, Haris memutuskan untuk menunggu pemerintahan hasil Pilpres 2014.
"Tidak lama setelah itu, ramai KPK soal BW (Bambang Widjojanto) dikriminalisasi. Dan jujur, ada jarak antara Kontras dengan polisi maupun Jokowi. Karena kami tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini," kata Haris
Haris menegaskan ketika itu tidak ingin bertindak gegabah. Sampai akhirnya, dia memilih waktu yang tepat.
Berikut ini adalah tulisan Haris Azhar yang dimaksud:
"Cerita Busuk dari seorang Bandit"
Kesaksian bertemu Freddy Budiman di Lapas Nusa Kambangan (2014)
Di tengah proses persiapan eksekusi hukuman mati yang ketiga dibawah pemerintahan Joko Widodo, saya menyakini bahwa pelaksanaan ini hanya untuk ugal-ugalan popularitas. Bukan karena upaya keadilan. Hukum yang seharusnya bisa bekerja secara komprehensif menyeluruh dalam menanggulangi kejahatan ternyata hanya mimpi. Kasus Penyeludupan Narkoba yang dilakukan Freddy Budiman, sangat menarik disimak, dari sisi kelemahan hukum, sebagaimana yang saya sampaikan dibawah ini.
Di tengah-tengah masa kampanye Pilpres 2014 dan kesibukan saya berpartisipasi memberikan pendidikan HAM di masyarakat di masa kampanye pilpres tersebut, saya memperoleh undangan dari sebuah organisasi gereja. Lembaga ini aktif melakukan pendampingan rohani di Lapas Nusa Kambangan (NK). Melalui undangan gereja ini, saya jadi berkesempatan bertemu dengan sejumlah narapidana dari kasus teroris, korban kasus rekayasa yang dipidana hukuman mati. Antara lain saya bertemu dengan John Refra alias John Kei, juga Freddy Budiman, terpidana mati kasus Narkoba. Kemudian saya juga sempat bertemu Rodrigo Gularte, narapidana WN Brasil yang dieksekusi pada gelombang kedua (April 2015).
Saya patut berterima kasih pada Bapak Sitinjak, Kepala Lapas NK (saat itu), yang memberikan kesempatan bisa berbicara dengannya dan bertukar pikiran soal kerja-kerjanya. Menurut saya Pak Sitinjak sangat tegas dan disiplin dalam mengelola penjara. Bersama stafnya beliau melakukan sweeping dan pemantauan terhadap penjara dan narapidana. Pak Sitinjak hampir setiap hari memerintahkan jajarannya melakukan sweeping kepemilikan HP dan senjata tajam. Bahkan saya melihat sendiri hasil sweeping tersebut, ditemukan banyak sekali HP dan sejumlah senjata tajam.
