Kejanggalan Eksekusi Mati Jilid III di Nusakambangan

1. Meminta Presiden dan Jaksa Agung untuk bertanggungjawab atas pelanggaran UU Grasi dan putusan MK No. 107/PUU XIII/2015;

2. Mendesak Presiden untuk membentuk Tim Independen guna melakukan peninjauan dan penelitian terhadap seluruh kasus-kasus terpidana mati akibat masih maraknya peradilan sesat yang tidak sesuai dengan prinsip fair trial(Peradilan yang bersih adil);

3. Mendesak Presiden untuk mengambil langkah-langkah Moratorium Eksekusi Terpidana Mati kondisi hukum yang tidak dapat menjamin eksekusi mati berikutnya tidak didasarkan atas peradilan sesat yang sesuai dengan prinsip adanya Presiden trial(Peradilan yang bersih dan adil);

4. untuk menelaah dan mengkaji secara serius permohonan p terpidana mati, atas pertimbangan itu meminta Presiden Grasi sebagai komitmen atas penegakan hukum dan hak asasi untuk menerima Grasi para terpidana mati manusia(HAM)

5. Meminta Presiden untuk segera mencopot Jaksa Agung atas kinerja buruk dan kesalahan fatal dalam kinerja atas instruksi menjalankan eksekusi mati ilegal pada keempat terpidana mati.