Infografis
Suara.com - Mabes Polri beserta seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) bertekad akan bekerja keras mengawal pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau yang dikenal dengan "tax amnesty".
Polri akan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membangun sinergitas agar pelaksanaan "tax amnesty" berjalan sesuai harapan.
"Sesuai dengan arahan Kapolri, kami akan "all out" mengawal pelaksanaan tax amnesty," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jendral Polisi Agung Setya, di Jakarta, Sabtu (30/07/2016).
Menurut Agung, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan OJK agar para pelaku usaha merasa nyaman untuk menjalankan skema pelaksanaan "tax amnesty".
"Polri beserta seluruh jajaran di wilayah (Polda) akan selalu berkoordinasi dengan Dirjen Pajak dan OJK serta pemerintah daerah agar pelaksanaan tax amnesty bisa berjalan sesuai harapan," ujar Agung.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambangi Mabes Polri dan bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian beserta jajarannya.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga melakukan "teleconference" dengan para Kapolda di seluruh Indonesia, Kakanwil Pajak seluruh Indonesia dan OJK.
Pada kesempatan yang sama, Tito menegaskan, seluruh jajaran Kepolisian siap mendukung program pengampunan pajak ini.
"Intinya adalah melakukan sosialisasi "tax amnesty". Tadi Ibu Menkeu, sudah menjelaskan poin-poin penting. Dan kami pun serta OJK sudah menjelaskan mengenai instrumen-instrumen investasi nanti saya sudah sampaikan kepada jajaran untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai tax amnesty ini," tutur Tito.
Sementara itu, Sri Mulyani juga mengaku senang atas dukungan Kapolri terhadap program "tax amnesty". Dengan dukungan ini, diharapkan masyarakat yang ingin mendeklarasikan hartanya merasa lebih nyaman dan aman.
Kerjasama Polri dengan Kemenkeu sangat diperlukan karena akan meningkatkan kepercayaan calon peserta tax amnesty. Nantinya, informasi mengenai peserta tidak akan disalahgunakan oleh pihak manapun.
"Perlu suasana kepercayaan bahwa kalau mereka laporkan pajak informasi itu akan digunakan untuk keperluan bayar pajak dan penuhi target penerimaan nefara tanpa khawatir informasi itu disalahgunakan," kata Sri Mulyani.
Sri melanjutkan, berdasarkan pesan Presiden Jokowi, untuk menjaga agar perekonomian Indonesia tumbuh lebih baik, untuk bisa menciptakan kesempatan kerja, dan memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan, diperlukan aktivitas ekonomi yang makin baik.
"Aktivitas itu berupa investasi. Oleh karena itu perlu sumber untuk membiayai aktivitas tersebut," ujar Sri Mulyani.
Salah satu instrumennya, lanjut Sri, tentu saja adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau anggaran negara.
"Pada tahun ini, ditargetkan sesuai undang-undang, penerimaan sebesar Rp 1.532 triliun. Penerimaan ini adalah target yang sangat berat, dan perlu untuk diupayakan, salah satu bentuk upaya, yaitu dengan tax amnesty, yang memiliki tujuan mengumpulkan Rp 165 triliun. Upaya ini harus dilakukan sinergis dilakukan dengan pihak," tutur Sri Mulyani.
