Infografis
Suara.com - Mabes Polri beserta seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) bertekad akan bekerja keras mengawal pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau yang dikenal dengan "tax amnesty".
Polri akan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membangun sinergitas agar pelaksanaan "tax amnesty" berjalan sesuai harapan.
"Sesuai dengan arahan Kapolri, kami akan "all out" mengawal pelaksanaan tax amnesty," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jendral Polisi Agung Setya, di Jakarta, Sabtu (30/07/2016).
Menurut Agung, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan OJK agar para pelaku usaha merasa nyaman untuk menjalankan skema pelaksanaan "tax amnesty".
"Polri beserta seluruh jajaran di wilayah (Polda) akan selalu berkoordinasi dengan Dirjen Pajak dan OJK serta pemerintah daerah agar pelaksanaan tax amnesty bisa berjalan sesuai harapan," ujar Agung.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambangi Mabes Polri dan bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian beserta jajarannya.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga melakukan "teleconference" dengan para Kapolda di seluruh Indonesia, Kakanwil Pajak seluruh Indonesia dan OJK.
Pada kesempatan yang sama, Tito menegaskan, seluruh jajaran Kepolisian siap mendukung program pengampunan pajak ini.
"Intinya adalah melakukan sosialisasi "tax amnesty". Tadi Ibu Menkeu, sudah menjelaskan poin-poin penting. Dan kami pun serta OJK sudah menjelaskan mengenai instrumen-instrumen investasi nanti saya sudah sampaikan kepada jajaran untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai tax amnesty ini," tutur Tito.
Sementara itu, Sri Mulyani juga mengaku senang atas dukungan Kapolri terhadap program "tax amnesty". Dengan dukungan ini, diharapkan masyarakat yang ingin mendeklarasikan hartanya merasa lebih nyaman dan aman.
