Infografis
Suara.com - Setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memutuskan maju lewat jalur partai, muncul hastag #BalikinKTPGue di Twitter. Tagar ini sekarang jadi trending topic di zona Indonesia.
Menanggapi kekecewaan sebagian pendukung Ahok yang diluapkan lewat sosial media, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah I Jawa dan Sumatera DPP Partai Golkar Nusron Wahid menghormati sikap mereka. Menurut Nusron sikap tersebut lumrah terjadi dalam proses demokrasi.
"Kalau ada orang yang bikin hastag kan nggak apa-apa, kita hormati, biasa itu dalam proses demokrasi,"ujar Nusron di arena Rapimnas I DPP Partai Golkar, Balai Sidang Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Nusron menyebutnya sebagai proses artikulasi publik, yang mana setiap keputusan politik yang diambil pasti ada untung dan ruginya. Nusron yakin mayoritas warga Jakarta yang semula mendukung Ahok maju lewat jalur non partai dengan memberikan salinan KTP, memiliki pemahaman yang sama dengan Ahok.
"Saya yakin selama KTP itu buat Ahok, sama-sama punya pemikiran yang sama untuk mendukung Ahok bukan semata-mata jadi gubernur tidak lewat dari parpol atau independen tapi jalan untuk jadi gubernur lagi," kata dia.
Nusron menekankan partai politik mendukung Ahok semata-mata karena dia berhasil membuktikan kinerjanya.
"Jadi kalau Ahok maju lewat partai politik kan judulnya Ahok maju sebagai gubernur masih terbuka. Kan partai politik yang mendukung Ahok terbukti tidak menekan Ahok, tidak bargaining Ahok, bargaining Wakil Ahok tidak minta ini itu dan sebagainya," Nusron menambahkan.
Nusron menilai Ahok memiliki kinerja yang bagus selama ini. Itu sebabnya, dia pantas didukung untuk memimpin Jakarta periode kedua.
"Kenapa? Karena dia orang berani pintar dan punya prestasi kita menghargai orang yang punya prestasi jadi jangan dihambat. Dulu tuduhan parpol itu menghambat jalannya dia tapi sekarang parpol tidak menghambat," kata dia.
Ahok maju lewat jalur partai politik plus dukungan Teman Ahok. Tiga partai yang mengusungnya ialah Nasional Demokrat, Hati Nurani Rakyat, dan Golkar.
