Infografis
Isu pergantian komposisi menteri (reshuffle) Kabinet Kerja untuk kedua kalinya semakin menampakkan titik terang. Setelah berminggu-minggu dihantui isu reshuffle, dikabarkan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan reshuffle kabinet pada hari ini, Rabu (27/7/2016).
Komposisi Kabinet Kerja diumumkan Jokowi pertama kalinya sejak 26 Oktober 2014. Sejak awal, komposisi Kabinet Kerja dikritik karena dianggap tak sesuai janji kampanye Jokowi saat Pilpres untuk lebih mengutamakan kompetensi/skill daripada bagi-bagi kursi kepada para partai politik pendukung. Nyatanya, sebanyak 14 menteri berasal dari parpol dan 20 menteri berasal dari profesional.
Sayangnya, laju Kabinet Kerja ini ternyata tak sesuai harapan. Jokowi yang memutuskan merubah nomenklatur beberapa Kementerian serta menggabungkan beberapa Kementerian yang semula terpisah, justru banyak disibukkan dengan konsolidasi internal.
Tak hanya itu, kritikan juga menerpa pada sebagian menteri yang dianggap sebagai titipan dari barisan para pendukung Jokowi saat Pilpres namun tak memiliki kualifikasi yang diharapkan. Ditambah lagi ketegangan yang terjadi antara Istana dengan para parpol pendukungnya sendiri di DPR akibat dianggap tak berfungsinya Sekretaris Kabinet untuk menjembatani hubungan.
Kurang 76 hari dari ulang tahun kabinet kerja, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2015, Jokowi untuk pertama kalinya melakukan kocok ulang Kabinet Kerja. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akhirnya melantik enam orang menteri yang diharapkan mampu memperbaiki kinerja Kabinet Kerja yang dianggap belum bertaji.
Enam posisi yang dirombak tersebut antara lain, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian diisi Darmin Nasution yang menggantikan Sofyan Djalil, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menggantikan Tedjo Edhi Purdijanto, Menko Kemaritiman Rizal Ramli menggantikan Indroyono Soesilo, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menggantikan Rahmat Gobel, Menteri Bappenas/PPN Sofyan Djalil menggantikan Andrinof Chaniago, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggantikan Andi Widjajanto.
Alih-alih kinerja kabinet mengalami perbaikan, pasca reshuffle kabinet, pemerintahan Jokowi justru seolah mengalami perpecahan internal di dalam. Sejumlah konflik antar menteri mencuat ke permukaan publik. Sebut saja konflik antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said dalam proyek Blok Masela serta isu pertambangan emas Freeport di Papua Barat.
Bahkan konflik terbuka sempat terjadi antara Rizal Ramli dengan Wapres Jusuf Kalla soal megaproyek listrik 35 ribu MW. Belakangan, konflik terjadi antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga soal listrik.
Tak cuma konflik, kinerja ekonomi Kabinet Kerja sampai saat ini masih melempem. Hingga kini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih gagal menembus 5 persen sesuai target dalam APBN. Berbagai paket kebijakan ekonomi yang ditelurkan juga banyak yang tersendat saat implementasi di lapangan akibat lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah.
Tak heran Jokowi dikabarkan akan segera mengkocok ulang kabinetnya untuk kedua kali. Semalam, Jokowi memanggil sejumlah menteri ke Istana. Antara lain Menteri PPN atau Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi.
