Infografis
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham membantah merapatnya Partai Golkar kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meminta jatah menteri. Hal ini menyusul wacana perombakan kabinet atau reshuffle jilid II yang akan dilakukan Presiden Jokowi.
"Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa dukungan kita pada Jokowi-JK itu tanpa syarat, tanpa ada bargaining, tanpa ada tawar menawar menteri," ujar Idrus pada Pra Rapimnas Partai Golkar, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (26/7/2016).
Menurutnya Presiden Joko Widodo tidak pernah meminta Golkar untuk mengajukan nama calon menteri dari Partai Golkar, sebaliknya Ketua umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, tidak pernah menyodorkan nama-nama dari kader Golkar. Oleh karena itu dukungan Partai Golkar kepada Pemerintahan Joko Widodo dalam rangka memperkuat sistem presidential.
"Dukungan kita tanpa syarat, yang semata mata karena keterpanggilan dan tanggung jawab untuk memastikan pembangunan bangsa ini berjalan dengan baik dan dalam rangka memperkuat sistem presidensial. Oleh karena itu jaminan Partai Golkar bahwa 91 kursi yang ada di parlemen itu, untuk memperkuat dukungan sistem presidensial di parlemen,"paparnya.
Lebih lanjut Idrus menilai, jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle yakni memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja. Ia pun menyerahkan Presiden Jokowi terkait kewenangan reshuflle.
"Bila Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk reshuffle maka kepentingan kita adalah reshuffle menjamin peningkatan kinerja, adanya efektivitas kinerja, produktivitas kinerja. Persoalan masuk atau tidak kita tidak persoalkan," kata Idrus.
Nama Idrus pun disebut-sebut masuk dalam daftar calon menteri dari Partai Golkar. Menanggapi hal tersebut, Idrus mengatakan, dirinya tetap menjadi Sekjen Partai Golkar.
"Sinyal dari awal Ketua Umum (Setya Novanto), Idrus Marham itu tetap Sekjen mendampingi Setya Novanto,"ungkapnya.Isu
