Infografis
Suara.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap (Komnas Perempuan) telah menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta penundaan eksekusi mati terhadap terpidana Merry Utami, Selasa (26/7/2016) pagi. Pasalnya Merry telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan.
Merry Utami diduga salah satu terpidana mati yang akan dieksekusi mati gelombang ke tiga oleh regu tembak di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.
Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan pihaknya memiliki alasan menyurati presiden untuk mempertimbangkan penundaan eksekusi terpidana mati Merry Utami.
Pertama kata Azriana, negara harus mereformasi akses keadilan terutama perempuan yang menjadi korban.
"Negara harus memperbaiki sistem investigasi dan penanganan perempuan korban perdagangan orang yang dijebak dan ditipu untuk menjadi kurir narkoba," ujar Azriana dalam jumpa pers di Komnas Perempuan, Latuharhary, Menteng, Jakarta, Selasa (26/7/2016).
Selain itu pertimbangan kedua yakni negara harus harus menguatkan sistem bantuan hukum dan memberi kesempatan para terpidana mati, terutama korban kekerasan dan perdagangan orang untuk mendapatkan akses keadilan dan proses hukum yang adil dan komprehensif.
"Merry tidak mendapat bantuan hukum yang adil, surat putusan bandingnya saja telat dia terima. Dalam kajian penyelidikan jika ada indikasi adanya perdagangan manusia harusnya dimasukan hukum perdagangan manusia itu," katanya.
Adapun pertimbangan yang ketiga, Azriana menuturkan negara harus menyerukan kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk cermat memproses hukum para perempuan yang terjebak menjadi kurir narkoba, serta menghindari putusan hukuman mati untuk menghindari penistaan keadilan bagi perempuan korban.
Lebih lanjut, Azriana menilai alasan menyurati presiden yakni Merry baru menerima salinan putusan PK (Peninjauan Kembali ). Sehingga Merry belum sempat untuk mengajukan grasi selama 15 tahun.
"Fakta yang didapatkan, saat dipindah (Lapas Nusakambangan), Merry baru dapat salinan putusan PK. Selama ini, kita ajak dialog, dia (Merry) tidak pernah terima salinan putusan dari lawyer atau dari Kejaksaan. Maka, belum sempat ajukan grasi selama 15 tahun ini," ungkapnya.
