Infografis
Suara.com - Staf Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja, mengungkapkan adanya beberapa pengembang reklamasi Teluk Jakarta yang mengeluhkan kewajiban membayar tambahan kontribusi yang dipatok oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya tidak ingat pernyataan pastinya. Tapi tidak eksplisit sampaikan keberatan," kata Sunny saat bersaksi untuk terdakwa Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016).
Perusahaan yang mengeluh, kata Sunny, antara lain PT. Muara Wisesa Samudra yang merupakan pengembang Pulau G, kemudian dan PT. Kapuk Naga Indah yang menjadi pengembang Pulau A, B, C, D, dan E.
Menurut Sunny mereka keberatan karena sejak perjanjian dengan Pemprov DKI pada tahun 1997 belum pernah ada tambahan kontribusi.
"Pak David itu Pak Podomoro, Pak Budi dari Agung Sedayu, KNI (Kapuk Naga Indah) . Yang disampaikan dri sisi kepastian, investasi. KNI misalnya mereka lakukan perjanjian dengan pemda sejak 97 tidak ada tambahan kontribusi. Lalu ketika ada Gubernur baru (Ahok) kenapa ada," kata Sunny.
Sunny mengatakan kenapa para pengembang kemudian menyatakan menerima kewajiban membayar tambahan kontribusi, karena mereka khawatir izin reklamasi pulau di pesisir Jakarta tidak dikeluarkan pemerintah.
"Lalu dari catatan saya atas penyampaian mereka bahwa mereka menerima karena kalau tidak, tidak ada izin yang dikeluarkan," kata dia.
"Makanya bahasa saya selalu sampaikan, mereka (pihak pengembang) setuju tapi dengan catatan," Sunny menambahkan.
Ahok yang juga diminta bersaksi di Pengadilan Tipikor tadi merasa ditusuk dari belakang oleh sejumlah pengembang reklamasi Teluk Jakarta.
"Saya ketemu Pak Ariesman sekarang, kurang ajar kalian, di depan saya (bilang) ya, ya," ujar Ahok.
