Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumpeno mencecar staf khusus Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sunny Tanuwidjaja, soal pembahasan dua raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta yang beraroma suap ke sejumlah anggota DPRD, Senin (25/7/2016).
Awalnya, hakim bertanya mengenai apakah pembahasan raperda reklamasi termasuk bidang politik atau bukan. Hal itu ditanyakan hakim karena Sunny mengaku menjadi staf khusus Ahok yang mengurusi politik.
"Reklamasi bidang politik atau bukan?" kata Hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
"Bukan pak," Sunny menjawab.
Sunny mengakui menjadi penghubung antara pengembang reklamasi dan Pemprov DKI. Dia menyebut keluhan pengembang reklamasi yaitu adanya tambahan kontribusi yang diminta Ahok.
"Kalau soal tambahan kontribusi itu banyak keluhan. Itu sangat wajar. Itu (disampaikan) tidak langsung ke gubernur, mempertanyakan kontribusi. Di perjanjian kerja sama tidak ada angka, tapi gubernur (minta) ada kontribusi," kata dia.
Sunny menjelaskan kenapa menjadi penghubung, karena pengembang reklamasi sangat sulit bertemu Ahok.
"Dari pengembang ingin memberikan masukan ke Gubernur, biar adil. Kan dari mereka nggak melulu bisa ketemu Pak Gubernur. Jadi akhirnya melalui saya," kata Sunny.
Selain soal keluhan soal tambahan kontribusi, kepada Ahok, Sunny menyampaikan soal infrastruktur jalan proyek reklamasi.
"Misalnya terkait posisi jalan, yang menghubungkan antar pulau. Pengembang meminta, jangan di bibir pulau, tapi di pertengahan, biar efisien. Kemudian, yang lain, menghitung luas pulau, apakah di titik pasang atau surut," kata dia.
