KPK Akan Periksa 5 Pihak Swasta Terkait Sanusi

Senin, 25 Juli 2016 | 10:37 WIB
KPK Akan Periksa 5 Pihak Swasta Terkait Sanusi
Anggota DPRD Jakarta non aktif M. Sanusi menjadi saksi Presiden Direktur PT APL Ariesman Widji terkait kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi di Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi, Jakarta, Senin(18/7). [Suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima orang saksi terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Kelima saksi tersebut merupakan pihak swasta. Adapun lima orang yang diperiksa sebagai saksi yakni Hauwanto Chandranata, Palgunadi, Herlina, Agus Soesianni, dan Diana Yosep.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MSN (Mohamad Sanusi) terkait kasus TPPU," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati, Senin (25/7/2016).

KPK menetapkan Mohamad Sanusi sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Penetapan ini bagian dari pengembangan terhadap kasus dugaan suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

KPK menjerat Sanusi dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

‎Sanusi juga sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi bersama dua orang lainya, yakni Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.

Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar‎ dari Agung Podomoro Land terkait dengan pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI. Kedua raperda itu sudah tiga kali ditunda pembahasannya di tingkat rapat paripurna.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI