Infografis
Direktur program lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menyebut isu SARA juga menjadi salah satu pertanyaan yang diberikan kepada responden.
Hal tersebut diungkapkan Sirojudin dalam jumpa pers hasil rilis survei yang bertema Pemilih DKI dan Kinerja Petahana jelang Pilkada DKI 2017 mendatang, di Kantor SMRC, Jalan Cisadane, Cikini, Jakarta, Kamis (21/7/2016).
"Survei juga menguji seberapa penting isu SARA dalam kontestasi Gubernur DKI Jakarta. Mayoritas pemilih Jakarta cukup moderat dalam memandang asal usul agama dan etnik ketika menentukan dukungan terhadap calon gubernur,"ujar Sirojudin di Kantor SMRC, Jalan Cisadane, Cikini, Jakarta, Kamis (21/7/2016).
Saat dilakukan survei soal SARA , penilaian masyarakat Jakarta terhadap calon gubernur petahana Basuki Thajaja Purnama atau Ahok turun. Menurutnya, mayoritas warga Jakarta beragama Islam.
"Dalam isu agama (muslim tidak boleh dipimpin oleh nonmuslim) dan etnis (etnis minoritas tidak boleh dipimpin oleh etnis mayoritas), cukup berpengaruh kepada Ahok. Semakin orang setuju dengan pandangan tersebut, maka semakin rendah dukungan kepada Ahok," ucapnya.
Meski demikian, masih ada pihak-pihak ekstrim yang setuju isu tersebut bisa mengalahkan Ahok.
"Namun yang penting dicatat, hanya yang ekstrim, yaitu yang menyatakan sangat setuju dengan pendapat tersebut bisa mengalahkan Ahok. Dan yang ekstrim tersebut cenderung mendukung Yusril Ihza Mahendra,"imbuh Sirojudin.
Dalam hasil survei SMRC, pihaknya menanyakan kepada responden terkait pandangan atau keyakinan, bahwa orang Islam tidak boleh dipimpin oleh orang yang beragama bukan Islam dalam sebuah pemerintahan seperti DKI Jakarta. Meskipun Indonesia walaupun Indonesia atau DKI Jakarta bukan negara atau provinsi Islam melainkan negara atau provinsi berasas Pancasila dan UUD 45.
"Seberapa setuju dengan pandangan atau keyakinan itu, 48 persen responden menjawab tidak setuju, 12 persen mengaku sangat setuju, 29 persen setuju, 2 persen sangat tidak setuju dan 8 persen tidak tahu,"kata Sirojudin.
Sementara itu, ketika ditanya pandangan bahwa orang dari kelompok etnik atau suku bangsa minoritas tidak boleh memimpin orang-orang dari kelompok etnik lebih besar atau mayoritas di Pemerintahan DKI Jakarta, hanya empat persen yang menyatakan sangat setuju.
