Infografis
Suara.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan Game Pokemon Go tidak dipermainkan. Sebab, menurutnya, Game berbasis real map ini lebih banyak sisi keburukannya (Mudarat) dari pada kebaikannya.
"Menurut saya, mudaratnya lebih besar dari pada manfaatnya. Untuk apa main mainan seperti itu kalau ada yang lain. Kan sudah banyak contohnya, orang sampai nyebur ke sungai, nabrak mobil. Jadi untuk apa mainan seperti itu kalau ada mainan yang lain?" kata Sutiyoso di DPR, Kamis (21/7/2016).
Sutiyoso menambahkan, perlu diwaspadai juga penggunana game yang menggunakan peta pencitraan itu. Sebab, bukan tidak mungkin hasil rekam citra itu bisa digunakan untuk kepentingan tertentu.
"Itu kan bisa digunakan untuk kepentingan asing," kata Sutiyoso.
Sejumlah larangan bermain Game Pokemon Go sudah dikeluarkan oleh sejumlah gedung strategis negara. Salah satunya adalah Istana Negara di Jalan Merdeka Utara.
Sekretariat Kepresidenan RI mengeluarkan larangan bermain game virtual Pokemon Go di lingkungan Istana, Jakarta, Rabu (20/7/2016). Larangan itu ditempelkan di pintu Press Room atau ruangan wartawan Kepresidenan yang berisi "Dilarang Bermain Atau Mencari Pokemon di Lingkungan Istana".
Saat dikonfirmasi wartawan, Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin membenarkan larangan tersebut. Dia menyatakan bahwa Istana adalah objek vital tempat kepala negara bekerja.
"Ini kan kantor Presiden, tempat Bapak Presiden bekerja, bukan tempat bermain," kata Bey saat dikonfirmasi.
Seperti diketahui game yang berbasis lokasi ini mewabah ke berbagai kalangan, bahkan kenangan pejabat. Meski belum resmi dirilis di Indonesia, berbagai kalangan demam permainan yang diadaptasi dari serial animasi tersebut.
Salah satu pejabat negara yang kepincut permainan ini adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Anakku main. Saya ada aplikasinya, jadi bisa lihat (Pokemon)," kata Pramono di kantornya, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (15/7) lalu.
