Infografis
Menteri Politik, Hukam dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mewacanakan akan memisahkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk teroris dengan narapidana lainnya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyetujuinya.
Namun demikian, Fadli kembali mempertanyakan terkait infrastruknya. Sebab, jika ada pemisahan tahanan berdasarkan kategori kejahatan maka dibutuhkan banyak ruangan Lapas.
"Saya kira gagasan itu bagus, untuk mempermudah pengawasan. Tetapi masalahnya, apakah kita mempunyai infrastrukturnya. Lapas-lapasnya ada nggak? Kalau dipisah gitu kan akan lebih banyak," kata Fadli, di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Menurut Fadli, jika wacana tersebut memungkinkan untuk direalisaaikan, dan didukung dengan infrastruktur yag memadai maka sebaiknya segera dilakukan. Katanya, hal ini akan semakin mempermudah pengawasan.
Fadli berpendapat, memang sudah seharusnya pengawasan terhadap narapidana kejahatan terorisme dibedakan dengan narapidana kejahatan lainnya.
"Kalau itu memungkinkan, saya rasa akan lebih bagus dipisahkan. Sehingga pengawasannya tentu lain, tingkat scuriti level untuk mengawasi terorisme tentu akan berbeda dengan narkoba. Akan berbeda dengan pidana pencurian atau pidana biasa," tutur Fadli.
Namun demikian, Fadli lagi-lagi mendasarkan pandangan tersebut pada infrastruktur yang tersedia.
"Jadi menurut saya sangat tergantung pada infrastrukturnya, karena menyangkut pada securiti level. High securiti level atau low securiti, level ini menurut saya tergantung pada infrastruktur," kata Fadli.
Ia menambahkan, menurut informasi, hampir semua lapas yang tersedia sudah mengalami over capacity. Katanya, hal inilah yang harus menjadi fokus terlebih dahulu. Jika over capacity lapas ini bisa teratasi, atau dibangun lapas baru, maka wacana Menkopolhukam tersebut bisa segera direalisasikan.
"Setahu saya, dari keberadaan lapas-lapas yang ada. Hampir sebagian lapas itu sudah over, over loadid. Sudah melebihi dari kapasitas," kata Fadli.
