Infografis
Efek persoalan proyek reklamasi merembet kemana-mana. Bahkan, hubungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ikut memanas.
Rizal Ramli sampai heran kenapa Ahok bersikeras mempertahankan proyek reklamasi Pulau G di utara Jakarta, padahal pemerintah pusat sudah menghentikannya. Untuk mengungkapkan keheranan, Rizal Ramli sampai mempertanyakan Ahok itu gubernur atau karyawan pengembang.
Ahok tak terima dengan sikap Rizal Ramli.
Rizal Ramli sampai heran kenapa Ahok bersikeras mempertahankan proyek reklamasi Pulau G di utara Jakarta, padahal pemerintah pusat sudah menghentikannya. Untuk mengungkapkan keheranan, Rizal Ramli sampai mempertanyakan Ahok itu gubernur atau karyawan pengembang.
Ahok tak terima dengan sikap Rizal Ramli.
"Makanya kalau dia (Rizal Ramli) ngomong kayak gitu menurut saya nggak pantes, ngomong kalimat ini gubernur atau karyawan Podomoro," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Ahok menegaskan kalau Ahok karyawan pengembang Pulau G, PT. Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land), tentu tidak akan ngotot meminta kontribusi tambahan sebesar 15 persen melalui dua raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta.
Ahok menegaskan kalau Ahok karyawan pengembang Pulau G, PT. Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land), tentu tidak akan ngotot meminta kontribusi tambahan sebesar 15 persen melalui dua raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta.
"Kalau gue karyawan Podomoro, gue udah nggak kenakan 15 persen bos," kata Ahok.
Ahok balik menilai Rizal Ramli seperti oknum DPRD DKI Jakarta yang suka menuduh orang lain.
"Jadi itu tuduhan samalah kayak oknum DPRD dulu, tuduh saya gubernur Podomoro. Nggak tahunya yang nego-nego sama mereka siapa? (Dia sendiri) terima duit Ariesman siapa? DPRD juga," kata Ahok.
Keheranan Rizal Ramli memuncak setelah Ahok menyurati Presiden Joko Widodo sebagai usaha agar reklamasi Pulau G dilanjutkan lagi.
Rizal mengatakan pembatalan proyek Pulau G merupakan keputusan empat menteri yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappenas, serta Rizal Ramli sendiri sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.
"Satu menteri saja sebenarnya sudah cukup untuk menghentikan. Menteri Lingkungan Hidup, misalnya. Nah, ini tiga menteri dan satu menko," kata Rizal.
