Infografis
Suara.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bertanggung jawab atas peredaran kasus vaksin palsu.
Ketua PB IDI Prof. dr. Ilham Oetama Marsis menilai Kemenkes seolah 'melempar bola' dalam kasus vaksin palsu sehingga citra profesi dokter menjadi tercoreng di mata masyarakat.
"Kemenkes seperti melempar bola dengan memojokkan profesi dokter yang seolah-olah paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Padahal pemerintah punya peran penting untuk melakukan pengawasan secara ketat sehingga peredaran vaksin palsu tidak terjadi," ujarnya pada temu media di Kantor PB IDI, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan mewakili Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Prof Marsis juga menekankan bahwa dokter, tenaga kesehatan lain atau fasilitas kesehatan juga merupakan korban dari oknum pemalsu vaksin.
Ia meminta kepada pemerintah untuk tidak membiarkan dokter, tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan, tanpa ada jalan keluar yang ditetapkan.
"Kami berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, secepatnya memulihkan situasi tidak kondusif ini dengan membuat protokol yang baik. Sesegera mungkin menyampaikan kepada publik, jalan keluar terhadap anak-anak yang telah terbukti mendapat vaksin palsu," ungkapnya.
