Infografis
Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad menganggap Badan Intelijen Negara (BIN) kecolongan atas kasus beredarnya vaksin palsu. Seharusnya, menurut Dasco, BIN seharsnya bisa mendeteksi dini peredaran vaksin palsu ini.
Politikus Gerindra itu menilai BIN harusnya berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 4 UU nomor 17/2011 tentang Intelijen negara.
"Yang patut disayangkan adalah tidak terlihatnya peran BIN dalam mendeteksi dan mengungkap kasus vaksin palsu ini," kata Dasco dalam pernyataannya, Senin (18/7/2016).
Menurut Dasco, seharusnya BIN tidak mempersepsikan ancaman terhadap kepentingan dan kemananan nasional dalam arti sempit seperti soal terorisme atau separatisme belaka. Kasus seperti vaksin palsu ini, kata Dasco, justru merupakan ancaman yang lebih nyata.
"Merujuk pada korbannya yang sangat banyak dan merupakan generasi muda, kasus vaksin palsu ini dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional," kata Dasco.
Lebih jauh, Dasco menilai, BIN kurang dapat menjalankan fungsi penyelidikannya dalam kasus ini. Terlebih pada awal pelantikannya Kepala BIN Sutiyoso menyatakan akan merekrut 1.000 orang anggota dengan kualifikasi dari berbagai disiplin ilmu.
"Kalau fungsi penyelidikan tersebut berjalan, saya yakin kasus ini sudah terungkap jauh hari sehingga banyak anak yang bisa diselamatkan," tutur dia.
