Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mantan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, Kamis (14/7/2016). Dalam pemeriksaan perdananya sebagai tersangka kasus TPPU, KPK hanya mendengarkan jawaban Sanusi terkait pertanyaan penyidik.
"KPK posisinya tidak mengejar pengakuan tersangka, tetapi mengajukan pertanyan. Nanti hanya dapat dari jawaban tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said.
Dikatakan Priharsa, ini merupakan strategi KPK dalam agenda pemeriksaan perdana. Nanti, KPK akan menjelaskan kepada Sanusi alasan penetapannya sebagai tersangka.
"Karena ini merupakan pemeriksaan perdana, biasanya yang didalami diawali dengan penjelasan terhadap tersangka kenapa dia disangkakan TPPU," kata Priharsa.
Penetapan Sanusi ini bagian dari pengembangan terhadap kasus dugaan suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakarta serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Atas perbuatannya ini, KPK menjerat Sanusi dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sebelum ini, Sanusi juga sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi bersama dua orang lainnya, yakni Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.
Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari PT APL terkait dengan pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI. Di mana kedua raperda itu sudah tiga kali ditunda pembahasannya di tingkat rapat paripurna.
