Infografis
Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek ditunda sampai besok, Kamis (14/7/2016). Rapat kali ini sedianya beragendakan pembahasan anggaran dan perkembangan vaksin palsu.
Rapat ini berjalan dengan sejumlah pertanyaan dari anggota Komisi IX. Kebanyakan menanyakan tentang masalah vaksin palsu yang belum tuntas.
"Usul saya kalau ada pembahasan anggaran ditunda saja dulu. Kalau dibahas triliunan (anggarannya) nanti vaksinnya palsu lagi," sindir Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning.
Menurutnya, kasus vaksin palsu ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, masalah vaksin menyangkut generasi penerus bangsa.
Ribka malah menyayangkan sikap Menkes Nila yang menganggap seolah-olah vaksin palsu ini tidak berbahaya. Padahal vaksin ini sudah beredar sejak 2003 dan bukan tidak mungkin mengancam anak-anak dengan penyakit hepatitis, polio, tetanus, bahkan idiot.
"Pernyataan Bu Menkes kayak bukan dokter saja. Orang akan tertawa kalau begitu," ujar Ribka.
Pimpinan rapat kali ini, Ermalena kemudian menutup rapat kali ini dan meminta supaya rapat dilanjutkan besok. Dia pun berharap dalam rapat besok, data soal vaksin yang pengadaannya tidak resmi ini bisa diungkap.
Sementara itu, Ketua Komiis IX Dede Yusuf mengatakan, rapat besok diharapkan bisa mengungkapkan rumah sakit yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Sehingga, menurutnya, proses hukumnya jadi lebih mudah.
"Saya sih menangkap sinyalnya, mereka (Menkes) mau mengumumkan (rumah sakit yang berkaitan dengan Vaksin palsu). Tapi kan Bareskrim masih melakukan penyelidikan. Karenanya kami menghargai proses penyelidikan itu," kata Dede.
Dede menambahkan, perlu kejelasan soal perkara vaksin palsu ini. Sehingga, pembahasan soal anggaran bisa lebih terfokus.
"Tapi ini karena jawabannya ngambang (vaksin palsu), kami putuskan tidak usah bahas anggaran dulu sampai ini kita selesaikan dulu ke publik," tutur Politikus Demokrat ini.
"Artinya, kalau anggaran kan kepentingan Kementerian Kesehatan. Kita punya hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Oleh karena itu, kita sepakat agar masalah vaksin palsu ini dianggap serius oleh pemerintah. Maka anggaran tidak kita bahas sebelum menyelesaikan itu," tambah dia.
