Pemerintah diminta untuk minta maaf terkait peredaran vaksin palsu. Hal itu dikatakan Anggota Komisi IX DPR Robert Rouw dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, di DPR, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

 

Permintaan ini maaf ini wajib dilakukan karena kasus vaksin palsu ini merupakan kejadian luar biasa. 

 

"Tidak ada kata maaf dari pemerintah. Ini kejadian luar biasa, generasi penerus kita diberikan imunisasi abal-abal. ‎Harus ada pernyataan pemerintah minta maaf," kata Robert dalam rapat.

 

Politikus Gerindra ini membandingkan, pemerintah meminta maaf atas peristiwa macet di Tol Brebes yang ‎membuat belasan orang meninggal dunia. Permintaan maaf ini dilakukan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

 

"Kemarin soal Tol, Wakil Presiden memberikan statemen minta maaf. Tetapi kejadian ini (vaksin palsu) yang korbannya bayi tidak berdosa, tidak ada permohonan maaf," ujarnya.

 

Kasus vaksin palsu ini perlu diusut tuntas. Dia pun menginginkan pengawasan peredaran obat ditingkatkan. Selain itu, dia juga meminta supaya ada standardisasi harga obat. Hal itu diperlukan untuk mengetahui obat asli dan palsu.

 

"Kalau harga di bawah standar ya itu palsu. Kalau di Papua lebih murah dari Jakarta enggak masuk akal juga. Ini orang sakit rentan. Karena, masyarakat kecil masih mencari yang termurah," kata dia.