Infografis
Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016) menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan oleh Panitera Pengadilan Jakarta Utara yakni Rohadi terkait tindakan penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Gugatan praperadilan tersebut tercatat dengan No. 12/PID/PRAD/2016/PN.JKT.PST
Adapun sidang perdana praperadilan melawan KPK yang seharusnya digelar pada hari ini, ditunda hingga dua minggu kedepan yakni pada Selasa (26/7/2016). Namun KPK mengajukan permohonan penundaan sidang praperadilan dikarenakan masih mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Pemberitaan dan publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan KPK baru mendapatkan surat pemberitahuan gugatan praperadilan pada 1 Juli yang bertepatan dengan libur hari raya Idul Fitri 1437 H.
Oleh karena itu KPK kata Priharsa mengajukan surat permohonan penundaan sidang praperadilan yang seharusnya digelar hari ini.
"KPK baru mendapatkan surat panggilan praperadilan tanggal 1 Juli 2016 kemarin. Alasannya karena baru dapat surat 1 juli setelahnya kan libur,"ujar Priharsa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/7/2016)
Lebih lanjut Priharsa menuturkan, pihaknya menganggap proses yang dilakukan KPK kepada tersangka berdasarkan prosedur.
"KPK anggap proses yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada baik KUHAP maupun peraturan KPK,"ucapnya.
Tak hanya itu, Priharsa menilai, KPK siap dalam menjawab gugatan pada sidang praperadilan pada 26 Juli 2016 mendatang.
"Dilihat saja, yang pasti kita akan jelaskan penahanan tersangka, penetapan tersangka dan masalah kewenangan. Kita akan menjawab gugatan,"ungkapnya.
Sebelumnya, Hakim tunggal, Tafsir Sembiring Meliala mengatakan pihaknya menerima surat dari KPK untuk menunda sidang dengan alasan masih mempersiapkan berkas terkait gugatan yang diajukan Rohadi. Oleh karena itu sidang praperadilan sementara ditunda hingga dua minggu depan yakni pada Selasa (26/7/2016).
"Kami kedatangan surat dari pihak termohon (KPK), Tapi termohon (KPK) meminta penundaan dengan alasan masih memerlukan persiapan," ujar Hakim tunggal, Tafsir Sembiring Meliala di PN Jakarta Pusat, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).
Sementara itu, Kuasa hukum Rohadi, Tonin Tachta Singarimbun menyayangkan penundaan sidang karena ketidakhadiran KPK pada sidang perdana. Pasalnya ketidakhadiran KPK bisa merusak citra KPK sebagai lembaga antirasuah.
"Itu kan merusak image-nya (KPK) sendiri. Tidak menghargai hukum, jadi kalau suatu waktu termohon memanggil kita tapi enggak datang, ya jangan dipaksa juga,"jelasTonin.
Adapun materi gugatan yang diajukan kata Tonin terkait dengan penangkapan, penetapan Rohadi sebagai tersangka, penahanan, penggeladahan, serta kewenangan KPK untuk menangkap Rohadi sebagai seorang panitera pengganti di pengadilan.
KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang dalam kasus dugaan suap peringanan vonis Saipul Jamil di PN Jakut. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Panitera PN Jakarta Utara Rohadi, kakak kandung Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah, dan dua pengacara Saipul, Bertha Natalia dan Kasman Sangaji.
Mereka ditangkap KPK lantaran telah bertransaksi suap untuk mengurangi hukuman buat Saipul. Saat penangkapan, KPK menyita Rp250 juta yang diduga berasal dari Saipul. Sementara, uang yang dijanjikan dalam suap ini sebesar Rp500 juta.
Diketahui, Saipul baru saja dijatuhi vonis tiga tahun penjara oleh PN Jakut dalam perkara pencabulan terhadap remaja pria dibawah umur yang membelitnya. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni tujuh tahun penjara dan denda Rp100 juta.
Rohadi jadi tersangka penerima suap. Dia disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagai diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Sedangkan Bertha, Kasman, dan Samsul sebagai pihak pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
