Infografis
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan bahwa modus yang dilakukan tersangka I Putu Sudiartana dalam menerima suap dengan menggunakan sistem transfer melalui rekening adalah bukan modus baru. Kata Saut, apa yang dilakukan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu sudah lama digunakan oleh para koruptor.
"Ini modus klasik atau lama juga ya sebenarnya transfer ini," kata Saut Situmorang saat dihubungi, Kamis (30/6/2016).
Kata mantan Staf Badan Inteligen Negara (BIN) tersebut, besar kemungkinan Putu atau orang-orang yang menerima suap secara transfer itu merasa lebih nyaman ketimbang menerima uang cash. Menurut Saut, transfer ini sebenarnya merupakan style Putu dalam menerima uang suap.
"Saya lebih suka menyebutnya style saja, yang di dalamnya, yang bersangkutan merasa aman dan nyaman dengan model menggunakan pihak ketiga," kata Saut.
Sebelumnya, KPK resmi menetapkan lima orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan pada Selasa (28/6/2016) lalu sebagai tersangka. Mereka adalah, Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat I Putu Sudiartana, Noviyanti selaku staf Putu di Komisi III, Suhemi yang diduga perantara dan orang kepercayaan Putu, seorang pengusaha bernama Yogan Askan, serta Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Suprapto. Kelimanya diduga melakukan aksi transaksi suap untuk pemulusan rencana 12 proyek ruas jalan di Sumatera Barat senilai Rp300 miliar dengan jangka waktu selama tiga tahun. Tujuannya, agar proyek tersebut dibiayai lewat APBN Perubahan Tahun 2016. Anggota Komisi III DPR yang sekaligus Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat itu diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta melalui tiga kali proses transfer.
Oleh KPK, Putu, Noviyanti, dan Suhemi selaku penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Sedangkan Yogan dan Suprapto selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
