Infografis
Sebagaimana diketahui, menurut keterangan Asisten Deputi BUMN bidang Restrukturisasi dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas Chariah, saat ini Merpati memiliki utang termasuk kewajiban kepada karyawan mencapai Rp8 triliun dengan ekuitas minus Rp6,5 triliun. Untuk itu, PPA tengah menghitung ulang jumlah gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan Merpati. Sebab berdasarkan perhitungan kotor besaran gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan mencapai Rp1,4 triliun.
Namun, dia menambahkan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima oleh PPA sebesar Rp1 triliun, hanya Rp500 miliar untuk pembayaran gaji karyawan Merpati. Untuk itu, PPA harus menghitung kembali seluruh jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada karyawan Merpati, sebab beberapa karyawan Merpati saat ini sudah tidak bekerja di perusahaan.
Sejak awal, Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius K.Ro juga pernah mengungkapkan, uang yang disediakan pemerintah memang tidaklah cukup untuk membayar keseluruhan gaji karyawan yang tertunggak bertahun-tahun. Sebab dana yang disiapkan pemerintah melalui PT PPA (Persero) untuk revitalisasi dan restrukturisasi Merpati hanya sebesar Rp500 miliar.
Dari dana Rp500 miliar itu diperuntukkan untuk membayar gaji karyawan sebesar Rp350 miliar dan sisanya Rp150 miliar untuk dana biaya modal awal Merpati. Oleh karena itu, Aloysius meminta pengertiannya kepada pegawai Merpati terkait keterbatasan pemerintah dalam menggaji karyawan Merpati.
Maskapai BUMN Merpati memang telah berhenti beroperasi sejak 1 Februari 2014. Ini dikarenakan masalah keuangan yang bersumber dari berbagai hutang. Merpati juga tak mampu membeli bahan bakar secara tunai kepada Pertamina. Disinyalir Merpati membutuhkan Rp7,2 triliun untuk bisa bangkit kembali. Kala itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, secara resmi menyatakan bahwa Merpati tidak bisa beroperasi kembali, karena kerusakannya akan lebih besar apabila (perusahaan ini) diteruskan.
Bahkan pada 18 September 2014, Dahlan Iskan menyatakan bahwa pemulihan maskapai ini akan membutuhkan Rp15 triliun untuk menutup pembayaran gaji, berbagai kehilangan yang diderita perusahaan dan hutang pada sekitar 2.000 pihak. Dahlan menyatakan bahwa rencana untuk menghidupkan kembali maskapai ini sudah menemui jalan buntu karena restrukturisasi aset dan rencana penjualan tidak menguntungkan lagi. Rencana penjualan fasilitas pemeliharaan Merpati di nilai berkisar pada harga Rp300 juta rupiah.
