Infografis
Suara.com - Pelaksana Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bahdar Johan Hamid menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan yang ketat terkait vaksin.
Pengawasan tersebut, kata dia, dimulai sebelum produk vaksin dipasarkan, penyimpanan hingga efek samping setelah penggunaan. Oleh karena itu Bahdar tak habis pikir mengapa peredaran vaksin palsu terjadi di Indonesia.
"Kami melakukan pengawasan serius untuk vaksin yang lebih ketat dibandingkan obat biasa. Sebelum dipasarkan, produk farmasi harus dilakukan evaluasi oleh kami. Yang lolos-lah yang dapat beredar," kata Bahdar saat temu media di Gedung BPOM Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Selain itu kata dia, setiap vaksin yang diproduksi memiliki batch terentu yang akan diuji. Jika produk vaksin diimpor, BPOM berhak melakukan pengujian pada paket-paket yang dikirim.
"Belum cukup sampai di situ, vaksin juga harus diperhatikan penyimpanannya karena harus disimpan di suhu terentu yang rendah, kalau tidak akan rusak. Kami juga lakukan pemantauan pasca imunisasi bersama Kemkes, ada keluhan atau tidak setelah divaksin," tambahnya.
Alasan terjadinya kebocoran terkait peredaran vaksin palsu, Bahdar mengatakan bahwa selama ini pihaknya melakukan monitoring ke sarana pelayanan kesehatan resmi yang menjual vaksin. Selain itu sindikat pemalsu vaksin diduga menggencarkan aksinya secara asongan dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas lainnya, sehingga sulit dideteksi.
"Adanya distributor ilegal yang ingin mengeruk keuntungan, sehingga jemput bola ke rumah sakit atau klinik tertentu. Jadi, memang pangsa pasarnya asongan," lanjut dia.
Sejauh proses investigasi ini, Bahdar menduga bahwa motif pemalsu vaksin masih dilatarbelakangi karena faktor uang. Fasilitas kesehatan yang ditawari pun tergiur dengan harga yang murah sehingga peredaran vaksin palsu ke sarana pelayanan kesehatan tak terbendung.
"Sampai sekarang Bareskrim mengatakan motifnya hanya karena uang. Ada kebutuhan dari rumah sakit terhadap vaksin tersebut, ada distributor freelance yang menjual vaksin dengan harga murah. Jadi masuklah obat atau vaksin palsu ke sarana kesehatan," pungkasnya.
