Infografis
Deputi Direktur Mazhab Djaeng Indonesia, M. Jusrianto berpandangan ditemukannya vaksin balita palsu yang sudah beredar kurang lebih 13 tahun di masyarakat adalah pukulan yang sangat menyakitkan dan mengecewakan bagi rakyat Indonesia. Betapa tidak, vaksin balita yang dipercaya dapat memberikan kekebalan tubuh balita, kata jusrianto, malah sebaliknya yaitu dapat membunuh balita secara berlahan-lahan.
Menurutnya, jutaan balita yang digadang-gadang sebagai generasi emas telah menjadi korban mafia vaksin yang dilakukan secara terstruktur dan tersistematis.
"Apakah itu bagian dari agenda mengurangi pertumbuhan penduduk dengan pelan-pelan membunuh generasi emas? Jika seperti itu, maka dapat dipastikan ini adalah kejahatan luar biasa, yang tidak kalah tragisnya dengan kejahatan genosida," kata Jusrianto di Jakarta, Selasa (28/06/2016).
Menurutnya masifnya peredaran vaksin balita selama 13 tahun tersebut telah membuktikan kelalaian dan kesalahan besar Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam konteks ini, muatan Nawa Cita yang ingin diwujudkan pemerintahan Joko Widodo ternodai oleh ketidakmampuan Kemenkes dan BPOM menyelesaikan problema kemanusiaan tersebut.
Artinya, amanat Jokowi dalam konsepsi Nawa Cita tidak dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh Kemenkes dan BPOM. Sebab, keamanan kesehatan masyarakat terkhusus balita yang tersirat dalam Nawa Cita tiada arti.
"Kejadian ini berpotensi melemahkan kekuatan pemerintahan Jokowi yang ingin mewujudkan generasi emas yang sehat dan unggul pada segala bidang. Mafia vaksin palsu lebih berorientasi pada komersialisasi vaksin palsu yang nyatanya telah merugikan bukan hanya balita tetapi segenap rakyat Indonesia," ucap dia.
Lebih lanjut dikatakan dia, kelalaian dan kejahatan beredarnya vaksin palsu balita di tanah air, mau tidak mau harus diusut tuntas, dengan melibatkan aparat hukum. Penuntasan kejahatan kemanusian tersebut, menurutnya bisa terwujud jika Jokowi dapat mengambil langkah-langkah konkrit dan tegas.
"Pertama, Jokowi secepatnya mengambil langkah-langkah konkrit, tegas dan berani, seperti meminta pertanggungjawaban penuh Menkes dan Kepala BPOM terkait kasus tersebut," katanya.
Kedua, lanjutnya, aparat hukum harus mampu mengusut tuntas kasus itu sampai ke akar-akarnya.
"Mafia kejahatan vaksin palsu tersebut harus dihukum mati agar memberikan efek jera," katanya.
