Infografis
Suara.com - Dari mulut P dan M, dua tersangka yang diamankan anggota Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri dari salah satu hotel di Semarang, Jawa Tengah, dalam kasus peredaran vaksin palsu, terungkap bahwa mereka memakai botol-botol bekas vaksin dari rumah sakit.
"Terutama untuk botol bekas ini, mereka kumpulkan dari rumah sakit," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Agung Setya di Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Senin (27/6/2016)
Agung menambahkan kasus tersebut masih didalami lagi. Apakah ada keterlibatan rumah sakit untuk menyediakan botol atau tidak.
"Kami lihat nanti seperti apa, apakah tukang sampahnya kita lihat nanti seperti apa," ujar Agung.
Agung mengimbau masyarakat dapat membedakan vaksin asli dan palsu.
"Dilihat dari tub-nya dari rubber tub penutup karetnya itu nampak warnanya lebih suram dari pada yang asli. Bentuknya tidak rapi (vaksin palsu)," kata Agung.
Dari hasil pemeriksaan, kedua orang tersebut mengaku berperan sebagai distributor vaksin palsu di wilayah Semarang.
Dengan demikian, sampai hari ini sudah ada 15 tersangka yang ditangkap dalam kasus vaksin palsu. Polisi belum dapat memastikan apakah mereka merupakan jaringan yang sama atau tidak.
Sebelumnya dalam penyidikan kasus ini, diketahui ada tiga kelompok produsen vaksin.
Tiga kelompok produsen vaksin itu, P (ditangkap di Puri Hijau Bintaro), tersangka HS (ditangkap di Jalan Serma Hasyim Bekasi Timur), serta suami-istri H dan R (ditangkap di Kemang Regency).
Dari usaha vaksin palsu, terungkap bahwa produsen vaksin bisa memperoleh keuntungan hingga Rp25 juta sepekan. Sementara pihak distributor meraup keuntungan Rp20 juta.
Agung mengatakan vaksin-vaksin palsu itu didistribusikan di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Semarang (Jawa Tengah) dan Yogyakarta. Mereka sudah menggeluti usaha ini sejak 2003.
Jika dihitung kasar maka keuntungan bisnis haram di tangan distributor adalah Rp16.900.000.000 dan Rp13.520.000.000.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 197 UU Nomor 36/2009 Tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar dan Pasal 62 Jo Pasal 8 UU Nomor 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
