Infografis
Suara.com - Organisasi yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) menilai pandangan politik Teman Ahok diibaratkan balon yang ditiup agar tampak besar, namun kosong.
Teman Ahok merupakan relawan pendukung calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama yang akan maju pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022.
Hal ini menyusul bantahan Teman Ahok terkait manipulasi pengumpulan fotokopi KTP, adanya sistem gaji kepada relawan dan pembelian KTP melalu oknum-oknum yang diungkapkan lima mantan relawan Teman Ahok. Sekretaris Jenderal DPP Pospera Abdul Rahim K Labungasa menuturkan, harus dicari tahu siapa dibalik relawan Teman Ahok.
"Jadi Teman Ahok bukanlah kekuatan yang yang perlu diperhitungkan, yang harus dicari tahu adalah siapa si peniup balon yang menjadi sutradara dibalik teman Ahok," ujar Abdul dalam jumpa pers di Bumi Pospera, Jalan Basuki Rahmat, Cipinang Muara, Jakarta, Sabtu (25/6/2016).
Dari kacamata bisnis kata Abdul, Teman Ahok itu bukanlah relawan. Melainkan event organizer yang memperkerjakan sekian banyak karyawan kontrak.
"Ketika terbukti dan diakui oleh teman Ahok bahwa relawan yang diberi upah Rp2,5 juta perbulan maka teman Ahok sudah mendistorsi makna mulia dari makna kata relawan," imbuhnya.
Selain itu kata Abdul, dari sudut pandang ilmu militer Teman Ahok merupakan alat kamuflase untuk dua tujuan. Tujuan pertama menyamarkan target sesungguhnya, kedua menjadi alat tawar menawar untuk menakut-nakuti lawan atau partai.
Lebih lanjut, kata Abdul berdasarkan pandangan kriminologi, jika teman Ahok ternyata tidak bisa membuktikan banyak hal terkait aliran dana dan pengumpulan KTP yang dilakukan dengan cara benar maka bisa dikategorikan korupsi, money laundry, dan penipuan.
"Kejahatan-kejahatan itu waktu kadaluarsanya cukup lama jadi jika hari ini dugaan-dugaan itu belum bisa dibuktikan aparat penegak hukum masih bisa terus melakukan pengusutan dan pengembangan kasus hingga 12 tahun kedepan," papar Abdul.
Selain itu, pihaknya menyebut Teman Ahok melakukan kekerasan verbal menggunakan sosial media sebagai alat politiknya. Pasalnya kata Abdul, dalam waktu 1 tahun terakhir ini pendukung pendukung Ahok melakukan ratusan ribu kekerasan verbal dari caci maki hingga intimidasi.
"Untuk itu kalau para pendukung Ahok benar-benar memperjuangkan demokrasi, maka tidak mungkin membangun demokrasi di atas segala bentuk kekerasan. Yang kami khawatirkan kekerasan-kekerasan verbal yang selama ini digunakan oleh para pendukung Ahok, bisa menuai kekerasan kekerasan fisik dari para korban kekerasan verbal yang selama ini dibully oleh pendukung Ahok di sosial media," ungkapnya.
