Infografis
Komisi IX DPR akan memanggil Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek untuk membahas kasus peredaran vaksin palsu untuk balita. Pertemuan dijadwalkan usai Lebaran. Kementerian Kesehatan dianggap telah kecolongan.
"Kita akan segera memanggil Menkes," kata anggota Komisi IX Fraksi Nasdem Irma Suryani, Jumat (24/6/2016).
Padahal, kata Irma, selama ini obat-obatan didrop pemerintah ke rumah sakit berstatus milik pemerintah, terutama RSUD dan puskesmas, menggunakan e-katalog.
"Kita akan segera memanggil Menkes," kata anggota Komisi IX Fraksi Nasdem Irma Suryani, Jumat (24/6/2016).
Padahal, kata Irma, selama ini obat-obatan didrop pemerintah ke rumah sakit berstatus milik pemerintah, terutama RSUD dan puskesmas, menggunakan e-katalog.
"Ini kan bisa jadi ada kemungkinan ada oknum yang bermain-main. Apalagi sekarang obat kan mahal sehingga rentan dipalsukan," tuturnya.
Irma menilai saat ini sebagian dokter malas bekerja dengan baik. Menurut dia banyak hal diserahkan kepada perawat sehingga pengawasan terhadap pasien menjadi kurang maksimal.
"Kalau di luar negeri kan nggak, mulai dari periksa, timbang badan, dan lainya, dilakukan dokter. Perawat hanya bertugas mencatat apa yang mau diresepkan atau administrasi saja. Itu pula yang menjadi alasan masyarakat Indonesia senang berobat ke luar negeri," kata dia.
Saat ini, polisi telah mengamankan 10 orang yang terlibat dalam sindikat pemalsuan vaksin. Kesepuluh orang tersebut terdiri dari lima produsen, dua kurir, dua penjual termasuk pemilik apotek di Bekasi berinisial J, dan satu orang yang mencetak label. Polisi juga menangkap tiga orang lagi di Subang, Jawa Barat.
Bareskrim Polri membongkar pemalsuan vaksin yang dijual ke sejumlah rumah sakit. Sebagiand ari tersngka ditangkap di pabrik vaksin di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (21/6/2016). Vaksin yang dipalsukan ini di antaranya, vaksin untuk campak, polio, hepatitis B, dan tetanus.
