Filipina Harus Bereskan Urusan Internal, Biar Indonesia Tak Repot

Jum'at, 24 Juni 2016 | 11:48 WIB
Filipina Harus Bereskan Urusan Internal, Biar Indonesia Tak Repot
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, di Gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, Selasa (9/2/2016). (suara.com/Ummi Hidayah Saleh)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta pemerintah Filipina membenahi permasalahan dalam negeri sehingga tidak merepotkan negara tetangga, khususnya Indonesia. Hal ini menyusul adanya aksi penyanderaan terhadap tujuh anak buah kapal Tug Boat Charles oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Ini merupakan aksi penyanderaan yang ketiga kalinya, sebelumnya 14 ABK telah berhasil dibebaskan.

"Tentunya Filipina harus menyelesaikan masalah-masalah dalam negerinya sehingga tidak membuat kerisauan daripada negara tetangga," kata Agus di DPR, Jumat (24/6/2016).

Menurut Agus dibutuhkan tindakan tegas dari pemerintah Filipina untuk menyudahi masalah dalam negeri mereka. Masalah yang dimaksud adalah adanya milisi seperti Abu Sayyaf.

"Saat ini kita betul-betul direpotkan," kata Agus.

Agus juga meminta pemerintah Filipina meningkatkan patroli wilayah perairan, khususnya yang beririsan dengan negara tetangga. Dengan demikian, para perompak tidak bisa leluasa beraksi.

"Segala sesuatu yang menyangkut keamanan betul-betul harus dikuatkan, di perairan Indonesia maupun Filipina. Kami melihat kalau di perairan Indonesia sudah betul-betul terjamin. Kapal perang, armada sudah berpatroli di sana. Tapi Filipina tidak sekuat keamanan di sini. Sehingga masih ada hal-hal yang bisa sampai sekelompok orang melakukan penyanderaan," kata dia.

"Jadi, Filipina harus fokus menyelesaikan permasalahan dalam negeri," Agus menambahkan.

Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia mengecam keras penyanderaan tujuh anak buah kapal asal Indonesia oleh kelompok bersenjata di perairan Filipina.

"Pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan terhadap WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan," kata Retno di kantornya.

Menlu Retno menegaskan aksi penyanderaan kali ini tidak dapat ditolerir lagi. Dia menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan keselamatan WNI.

"Kejadian yang ketiga kalinya ini sangat tidak dapat ditoleransi. Pemerintah akan melakukan semua cara yaang memungkinkan untuk membebaskan para sandera," ‎ujar dia.

Sejak aksi penyanderaan yang pertama, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah meminta Pemerintah Filipina memastikan keamanan perairan Filipina Selatan.

"Dalam kaitan ini pemerintah Indonesia siap memberikan kerjasama," kata Retno.

REKOMENDASI

TERKINI