KPBI: Tito Tegaskan Sikap Anti Demokrasi di HadapanDPR

Suara.com - Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia menilai jawaban calon Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian ketika menjalani fit and proper test di Komisi III DPR, kemarin, semakin mengukuhkan sikap anti demokrasi. KPBI menyerukan agar Polri nantinya menjamin hak-hak demokrasi, bukannya merepresi kebebasan berpendapat dan berkumpul.

KPBI menilai sikap anti demokrasi Tito muncul ketika dia menjawab soal kriminalisasi 23 buruh, dua aktivis LBH Jakarta, dan satu mahasiswa akibat unjuk rasa penolakan PP Pengupahan pada 30 Oktober 2015 di depan Istana.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan kemarin, mantan Kapolda Metro Jaya membenarkan pemidanaan 26 aktivis dengan dalih unjuk rasa melebihi jam 18.00 WIB dan melanggar Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Nomor 9 Tahun 1998.

KPBI menganggap alasan pemidanaan unjuk rasa oleh Tito Karnavian itu tidak dapat dibenarkan dan bersifat semena-mena.

Anggota Tim Advokasi KPBI Ganto Alamsyah menyebutkan undang-undang tentang kemerdekaan menyatakan pendapat tidak membenarkan pemidanaan aksi di malam hari.

“Penyidik Polda Metro Jaya di bawah Tito salah menerapkan hukum karena pemidanaan para aktivis tidak berdasarkan undang-undang,” ujar Ganto.

Ganto berpendapat Peraturan Kapolri yang membatasi waktu unjuk rasa justru bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Ganto mencontohkan sebelumnya beberapa aksi di malam hari tidak dipidana. Di antaranya, aksi seribu lilin pendukung Presiden Joko Widodo dan BEM SI pada 28 Oktober 2015. Kedua aksi itu juga tidak dapat dipidana meski berlangsung di malam hari.

Selain itu, katanya, aksi unjuk rasa di depan Istana pada 30 Oktober 2015 itu tidak dapat dipidana karena berlangsung damai.

“Saksi polisi yang diajukan oleh jaksa juga mengakui bahwa aksi yang dilakukan pada 30 Oktober adalah aksi damai,” kata Ganto tentang sidang kriminalisasi pada Senin, 20 Juni 2016, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.