Infografis
Suara.com - Komisaris Jenderal Tito Karnavian bersyukur setelah 10 fraksi di DPR mendukungnya menjadi Kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Tito telah menjalankan rangkaian fit and proper test, mulai dari penelusuran rekam jejak dan wawancara yang berlangsung sepanjang hari ini.
"Bagi saya pribadi, kalau rangkaian-rangkaian ini tuntas, kemudian saya diberikan amanah ini, bagi saya adalah suatu cobaan dari Allah SWT, saya ingin berbuat yang terbaik bagi Polri, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kira itu saja," kata Tito usai menjalani fit and proper test di Komisi III, Kamis (23/6/2016).
Dia yakin sudah menjawab semua pertanyaan yang diajukan anggota 10 fraksi dengan baik. Tito juga yakin visi dan misi yang dibawanya diterima.
"Saya juga berusaha menjawab sebaik-baiknya. Kemudian dari komisi III sudah menyatakan mereka menyetujui pengusulan saya menjadi Kapolri. Saya mengucapkan terimakasih untuk itu," kata Tito.
Usai fit and proper test tadi, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyatakan semua fraksi menyatakan setuju.
"Atas pandangan dan catatan dari 10 fraksi, akhirnya seluruh fraksi secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan menyetujui pengangkatan Komjen Tito Karnavian menjadi Kapolri untuk dibawa ke Paripurna pada 27 Juni mendatang," kata Bambang Soesatyo.
Langkah prioritas
"Ada 11 program prioritas untuk Polri modern, pertama reformasi internal Polri dengan pembenahan karir yang belum optimal," kata Tito.
Reformasi internal Polri, katanya, akan dilakukan dengan memperkuat soliditas internal lewat komunikasi yang lebih terbuka antara atasan dan bawahan.
Selain itu, dia akan menjalankan evaluasi karir dan penerapan rekam jejak dalam penempatan personel serta proses rekrutmen yang bersih, transparan, humanis dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Mewujudkan anti korupsi dan menguatkan pakta integritas, disiplin dan penegakkam hukum," ujarnya.
Program keduanya mewujudkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses karena sampai sekarang keberadaan calon dan respons yang lambat membuat layanan publik kepolisian susah diakses.
Tito menyatakan akan memperbaiki layanan publik dengan menyederhanakan pelayanan dan memodernisasi sistem pelayanan publik.
"Lalu agar mudah dan bebas calo misalnya pembuatan SIM secara online dan SKCK online," katanya.
Ketiga, Tito akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan ideal.
Dia menjelaskan pula bahwa program peningkatan profesionalisme Polri, antara lain akan dilakukan melalui peningkatan kualitas delapan standar pendidikan Polri, peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan dan mengoptimalkan sistem manajemen kinerja.
"Menyusun rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi dan moderninsasi almatsus dan alpakam Polri," ujarnya.
Program keempatnya meningkatkan kesejahteraan anggota Polri, antara lain melalui peningkatan tunjangan kinerja yang ditargetkan mencapai 100 persen pada 2019.
Selain itu, menurut dia, upaya peningkatan kesejahteraan bisa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan perumahan dinas anggota, serta meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota Polri dengan menambah jumlah rumah sakit.
"Peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan di Papua, peningkatan dukungan operasional Babinkamtibmas, mengupayakan program wirausaha bagi anggota polri, dan dukungan asuransi ekselamatan kerja bagi anggota polri," katanya.
Kelima, dia ingin meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Program keenam, penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarana dan prasarana, penyederhanaan standar operasional prosedur, serta restrukturisasi sesuai tantangan tugas antara lain lewat penguatan Densus, Brimob, dan Baharkam.
"Lalu dengan pemenuhan kebutuhan minimal SDM dan sarpras, pembentukan Polda Kaltara dan peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau, serta peningkatan tipologi polres," katanya.
Program ketujuhnya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan kedelapan penegakkan hukum secara profesional, anti korupsi dan menjunjung HAM.
Tito menjelaskan program ketujuhnya adalah penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan penggelaran personel berseragam di daerah rawan kejahatan, simpul kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, peningkatan pengamanan perbatasan dan pembangunan pos perbatasan.
"Pengamanan pilkada serentak 2017, 2018 dan pileg pilpres 2019 serta pengamanan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah," ujarnya.
Selain itu melalui penanganan kebakaran hutan dan lahan serta penguatan sinergi dengan TNI, Badan Intelihen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan SAR Nasional, dan Badan Keamanan Laut.
Program kedelapan Tito adalah membangun kesadaran akan pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan membangun daya cegah dan tangkal terhadap kejahatan terorisme, narkoba, dan separatisme.
Selain itu dia ingin penanganan kelompok radikal dilakukan secara lebih optimal dengan deteksi dini aksi dan pemetaan kelompok radikal pro-kekerasan dan intoleransi.
"Mengintesifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal pro-kekerasan dan intoleransi dan penegakan hukum yang optimal," katanya.
"Penguatan pembinaan teknis Polsus dan PAM Swakarsa serta Korwas PPNS dan penguatan kerja sama dengan masyarakat sipil dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya," katanya.
Program kesembilan, penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan melalui penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme, pencurian ikan, korupsi, narkoba, kejahatan siber dan kejahatan ekonomi lainnya.
Selain itu, Tito akan menghilangkan pungutan liar, pemerasan, dan makelar kasus dalam proses penyidikan dan menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit- belit dalam penanganan kasus.
"Peningkatan kemampuan penyidikan cyber crime, ekonomi, dokpol, labfor, dan sertifikasi penyidik serta peningkatan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya," katanya.
Program kesepuluh, penguatan pengawasan dengan memperkuat kerjasama dengan pengawas internal dan memperbaiki sistem pengaduan. Dan program kesebelasnya menjalankan program quick wins.
