Infografis
Suara.com - Ketua DPR dari Fraksi Golkar Ade Komarudin menilai tidak masalah dengan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan berlatarbelakang politisi asalkan tetap bisa bekerja secara profesional.
"Yang penting, orang tersebut dimana pun berada, bertindak pro dengan bidang tugasnya. Dan hanya mengabdi kepada kebenaran sebagai patokan bagi pelaksanaan tugasnya. Artinya norma dan asas profesionalisme diajarkan dengan baik. Jangan dikaitkan dengan latar belakang," kata Ade untuk menanggapi pertanyaan wartawan di komplek DPR, Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Ade tidak sependapat dengan tudingan miring yang kerapkali ditujukan kepada pejabat yang berlatarbelakang partai politik. Sebab, seolah memposisikan semua kader partai busuk.
"Apakah dari TNI lalu jadi BUMN kerjaannya nembak? Kan beda. Yang penting orang yang mampu. Saya tidak menyukai kata-kata setiap orang dari parpol seolah busuk. Bukan karena kita dari parpol tapi kita harus bertindak fair. Yang penting profesional," kata Ade.
Komisioner BPK yang berasal dari partai politik adalah Ketua BPK Harry Azhar Azis dari Partai Golkar dan wakilnya, Achsanul Qosasi dari Partai Demokrat. Bertaburnya politisi di lembaga tersebut sebelumnya dikhawatirkan sejumlah kalangan akan mempengaruhi independensi.
Terkait hasil audit investigasi BPK dalam pembelian tanah untuk Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menurut audit BPK terindikasi merugikan negara hingga Rp191 miliar, Ade mengatakan auditornya orang-orang profesional.
"Misal Prof. Edi. Deputi investigasi BPKP. Beliau kemarin AKN yang bertanggungjawab atas audit Ahok. Kita tau kredibilitas beliau luar biasa. Prof Edi seorang auditor handal. Saya sebagai orang politik percaya dengan hasil audit yang dipimpin beliau meski ada yang meragukan," kata Ade.
"Prof. Edi bukan dari parpol, tapi sekali lagi yang saya hargai adalah orang tersebut bekerja profesional," Ade menambahkan.
