Infografis
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyoroti kinerja pemerintah Provinsi menjelang usia Jakarta ke-489 tahun. Dia minta DKI membenahi laporan keuangan agar tidak lagi mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.
Prasetio mengatakan WDP terhadap laporan keuangan Pemprov DKI 2015 sudah ke yang tiga kalinya, ini terjadi secara beruntun dimulai dari tahun 2013 dan 2014.
"Harus diperbaiki masalah pemberian wajar dengan pengecualian, kita 3 kali WDP," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/6/2016).
Selain itu Prasetio juga minta kepada pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memperbaiki sistem pemberian bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) yang biasa diberikan pihak swasta.
"Pembangunan di Jakarta ada, anggaran dari mana? CSR nggal terdeteksi di kas daerah, mekanisme harus diperbaiki oleh eksekutif. Sekecil apapun bantuan CSR harus masuk kas daerah," ujar Prasetio.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta ini juga berharap di Hut Jakarta ke-489 dapat terijalin hubungan harmonis antara pemprov DKI dengan DPRD DKI Jakarta.
"Perbaiki juga pola komunikasi dengan DPRD. Harus bisa saling menghargai, pemerintahan itu ada eksekutif dan legislatif," kata politisi PDIP itu.
