Infografis
Suara.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga merencanakan dua lokasi pada ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar dapat digunakan jalur pemudik lebaran. Total panjang jalan yang dapat dimanfaatkan pemudik pada tol tersebut adalah 18 Km. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedyanto W. Husaini mengatakan hal tersebut disela-sela peninjauan lapangan konstruksi tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung pada Kamis (16/6).
Lokasi pertama yang akan dapat dimanfaatkan adalah mulai dari Dermaga Penyeberangan Bakauheni sejauh 7 Km serta lokasi kedua sejak ITERA hingga Lematang sejauh 11 Km. Hediyanto menuturkan, jalur alternatif ini akan membantu pemudik karena bisa memperlancar arus lalu lintas, khususnya di daerah Bakauheni yang padat volume kendaraannya.
“Ini akan memecah lalu lintas menjadi tiga yaitu Lintas Tengah, Lintas Timur serta melalui jalan tol ini,” sebut Hediyanto.
Pembebasan lahan dan konstruksi jalan tol Bakauheni – Terbanggi Besar yang memiliki panjang 140 Km ini memang berlangsung cepat. Hal tersebut bahkan mendapat apresiasi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada pekan lalu. Presiden bahkan meminta pembangunan tol di wilayah lain untuk mencontoh pembangunan tol di Lampung tersebut.
“Saya meminta kepada investor agar proyek ini jangan mundur. Di 2019, sesuai janjinya, harus selesai. Pasti sayacek dua-tiga kali ke lapangan. Malah proyek penting seperti ini pasti saya ikuti,” kata Joko Widodo.
Menurut Hediyanto, kiat sukses percepatan tol Bakauheni - Terbanggi Besar ini terutama dalam hal pembebasan lahan adalah koordinasi dan kerjasama dari semua pihak terkait. Mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan juga dengan badan pertanahan nasional baik di pusat maupun di daerah.
“Setelah ketiga pihak yg terkait ini, faktor pendukung lainnya adalah koordinasi dengan pihak investor dan kontraktor dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat,” lanjutnya.
Dirjen Bina Marga menerangkan, kelincahan investor dan kontraktor di lapangan dalam hal pemberian dana talang juga mempengaruhi. Karena bagaimana pun juga jika sudah musyawarah dan validasi kepemilikan tanah kalau tidak diikuti dengan pembayaran akan punya implikasi yang banyak dan dapat memancing orang protes dan berdemo.
“Dalam hal pemberian dana talang ini, hampir Rp425 milliar yang telah dikeluarkan oleh investor,” imbuh Hediyanto.
